TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Raja Juli Antoni, resmi menutup rangkaian kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2023 yang berlangsung dari tanggal 29-31 Agustus 2023 

Kegiatan GTRA Summit tersebut telah menghasilkan Deklarasi dan Rencana Aksi tersebut merupakan bentuk komitmen dan kesepakatan bersama untuk percepatan Reforma Agraria sebagai kerja kolaboratif lintas sektor.

Adapun terkait poin Deklarasi dan Rencana Aksi yang dihasilkan bersama lintas kementerian tersebut berisi: pertama, tentang objek permukiman di wilayah pesisir, di atas air, di pulau-pulau kecil, dan di pulau kecil terluar; kedua, aset pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

Ketiga, Penyelesaian permasalahan dan percepatan pemenuhan target sertipikasi tanah transmigrasi; keempat, Percepatan redistribusi tanah yang bersumber dari pelepasan kawasan hutan.

“Saya berharap dengan peneguhan komitmen bersama ini, ego sektoral dan dispute-dispute yang masih tersisa bisa kita singkirkan untuk kepentingan bersama,” kata Raja Antoni kepada wartawan, Kamis (31/08/2023). 

Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut mengungkap, dengan adanya Deklarasi dan Rencana Aksi yang dirumuskan bersama secara lintas kementerian dapat meningkatkan capaian yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024

“Akan meningkatkan capaian pemerintah. Dari sama-sama kerja ke kerja sama untuk menyukseskan Reforma Agraria,” sambung Raja

Raja Antoni mengaku, masih terdapat banyak antrian penyelesaian konflik agraria yang harus segera direspon melalui Reforma Agraria. 

Dengan begitu, dia mengaku akan terus mendampingi jajarannya selama proses itu berjalan. 

“Pak Menteri, dan saya, senantiasa mendampingi Bapak/Ibu semua. Mari kita lipatgandakan usaha dan upaya supaya semakin banyak orang menerima manfaat dari GTRA,” ujar Raja Antoni

Dalam akhir penutupannya, Raja Antoni mengaku yakin bahwa dispute atau friksi- friksi telah terjadi dulu, tidak terjadi di bawah bersama Bapak Hadi Tjahjanto, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Baca juga: Menteri ATR Berharap dengan GTRA Summit Masyarakat Mendapat Kepastian Hukum & Peningkatan Ekonomi

“Insya Allah terus koordinasi dan kolaborasi sehingga penyelesaian agenda Reforma Agraria hingga tahun 2024 berakhir dengan senyum rakyat,” pungkas dia.