Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar rapat pleno terkait wacana duet Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Jumat (1/9/2023).
Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, mengungkapkan rapat pleno PKB membahas tawaran Partai NasDem untuk bergabung berjalan alot.
Hasil rapat pleno mengungkapkan perlunya forum rapat lanjutan yang lebih luas untuk pengambilan keputusan.
Jazilul mengatakan, tawaran kerja sama dengan NasDem akan difinalisasi hari ini melalui forum yang lebih luas.
"Tawaran kerja sama akan didetailkan dan difinalisasi dengan rapat yang lebih luas, termasuk konsultasi dengan kiai."
"Akan diputuskan, akan difinalisasikan nanti di Surabaya, rapatnya akan diselenggarakan jam 15.00 hari ini," ungkap Jazilul.
Terkait apakah langsung diumumkan hari ini juga, Jazilul meminta media untuk menunggu.
"Tunggu nanti sore," ucapnya.
Manuver Surya Paloh-Anies
Partai Demokrat mengeluarkan pernyataan mengejutkan yang mengatakan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, telah menunjuk secara sepihak Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai bakal calon wakil presiden Anies Baswedan.
Pernyataan itu dikeluarkan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat sekaligus Anggota Tim 8, Teuku Riefky Harsya, Kamis (31/8/2023).
Dikabarkan Anies Baswedan menyetujui Cak Imin jadi cawapresnya.
"Kemarin, 30 Agustus 2023, kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said, mewakili Capres Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai NasDem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar."
"Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum NasDem, Surya Paloh," ungkap Teuku Riefky Harsya melalui keterangan resmi yang diterima Tribunnews.
Demokrat juga sudah melakukan konfirmasi kepada Anies.
"Ia (Anies) mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat 'dipaksa' menerima keputusan itu (fait accompli)," ujarnya.
Demokrat disebut akan melakukan rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya.
"Sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020, kewenangan penentuan koalisi dan Capres/Cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai," imbuhnya.
Teuku Harsya mengatakan, manuver Surya Paloh dilakukan di tengah proses finalisasi Parpol koalisi bersama Capres Anies dan persiapan deklarasi.
Surya Paloh dikabarkan menunjuk Cak Imin pada Selasa (29/8/2023).
"Pada Selasa malam, 29 Agustus 2023, di NasDem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS."
"Malam itu juga, Capres Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu," ungkapnya.
Sehari kemudian, 30 Agustus 2023, Anies dalam urusan yang sangat penting ini, tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya.
"Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan; pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga Parpol; juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan," pungkas Teuku Harsya.(Tribunnews.com/Gilang Putranto)