News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Polusi Udara di Jakarta

Komisi VII DPR Minta Pemerintah Lacak Titik Penghasil Emisi yang Sebabkan Polusi Udara DKI

Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Theresia Felisiani
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Fakta-fakta Polusi Udara dan Protokol Kesehatannya. Anggota DPR Mulyanto mengatakan polusi udara di DKI Jakarta sudah kian tidak sehat meski sejumlah PLTU di sekitar ibu kota sudah dalam posisi mati atau shutdown. Ia menyatakan perlu ada pencarian sumber titik penghasil emisi agar penanggulangan tepat sasaran.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengatakan polusi udara di DKI Jakarta sudah kian tidak sehat, meski sejumlah PLTU di sekitar ibu kota sudah dalam posisi mati atau shutdown. Ia pun menyatakan perlu ada pencarian sumber titik penghasil emisi agar penanggulangan tepat sasaran.
 
“Meski beberapa PLTU besar di sekitar Jakarta sudah dimatikan, ternyata polusi udara masih pada status tidak sehat. Jadi memang harus dicari titik penghasil emisinya agar solusi yang dijalankan bisa tepat sasaran,” kata Mulyanto, Sabtu (2/9/2023).

Baca juga: Peneliti Sebut Emisi PLTU Suralaya di Cilegon Bukan Penyebab Polusi Udara di Jakarta

Dalam urusan ini, Mulyanto meminta pemerintah untuk melacak sumber polutan secara akurat yang menyebabkan polusi udara masih saja belum terkendali.

Dia pun menyoroti pernyataan yang memvonis sumber polusi udara berasal dari PLTU.
 
“Jangan hanya menyebutkan sektor-sektornya saja. Tapi titik di mana penghasil emisinya,” katanya.
 
Menurutnya sampai sekarang pemerintah masih kesulitan menemukan titik-titik penghasil emisi yang mengakibatkan udara Jakarta makin tidak sehat.

Politikus PKS ini pun mengusulkan agar pemerintah melihat data, dan mengambil kebijakan yang langsung menyasar masalah serta efektif.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), bahwa penghasil emisi polusi udara terbesar berasal dari sektor transportasi sebesar 44 persen, disusul industri manufaktur.

“Pemerintah harus clear dari data, lalu ambil kebijakan-kebijakan yang langsung menyasar, komprehensif dan efektif. Ini harus ditangani serius,” terangnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini