TRIBUNNEWS.COM - Anies Baswedan mengungkapkan adanya deadlock atau jalan buntu yang dihadapi partai-partai dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Dalam tayangan Mata Najwa yang juga dihadiri oleh Muhaimin Iskandar itu, Anies menjelaskan Tim 8 pada akhir Agustus lalu mengalami deadlock terkait dengan calon wakil presiden.

Tim 8 adalah tim kecil yang dibentuk untuk memilih calon wakil presiden bagi Anies Baswedan. Anggota Tim 8 berasal dari perwakilan Anies Baswedan dan perwakilan partai koalisi seperti Partai Nasdem, Partai Demokrat dan PKS.

Anies Baswedan mengatakan sejak Juni 2023, dirinya sudah menyampaikan satu nama untuk cawapres yakni Agus Harimurti Yudhoyono. Namun kemudian ada perbedaan pandangan dari Partai Demokrat dan Partai Nasdem terkait waktu pendeklarasian. Partai Demokrat ingin agar pendeklarasian dilakukan dengan cepat. Adapun Partai Nasdem tidak menolak nama AHY dan menginginkan agar pendeklarasian dilakukan tidak terburu-buru sambil melihat terkait adanya opsi lain.

Baca juga: Tanggapi Pidato AHY, Anies: Bila Tak Sesuai Harapan, Kita Saling Memaafkan

“Dalam hal ini ada beberapa fakta yg terpaksa harus saya sampaikan. Bahwa pada (tanggal) 27, 28, 29 Agustus percakapan insentif di TiM 8. Pada tanggal 28 Agustus terjadi perbedaan pandangan yang tidak bisa dipertemukan. Terjadi (perbedaan) pandangan sangat keras, bahkan sampai gebrak meja. Demokrat ingin (pasangan capres - cawapres) ditetapkan segera, Nasdem (ingin) ditetapkan nanti sambil menunggu opsi lain,” ujar Anies.

Kemudian, di tengah situasi tersebut muncul opsi lain yakni mengundang PKB dan menetapkan Muhaimin Iskandar sebagai cawapres. Anies menuturkan keinginan mengajak PKB bergabung pun sebetulnya sudah disampaikan sejak Juni 2023.

Baca juga: Anies Ungkap Rentetan Peristiwa Pecah Kongsi dengan Demokrat: Puncaknya Terjadi Selasa 28 Agustus

“Kita selalu bersiap dengan situasi apapun tapi sebenarnya obrolan tentang ini (pemilihan Muhaimin Iskandar sebagai cawapres) semua waktunya berjalan relatif cepat, itu betul. Karena waktu pendek dari Selasa pekan lalu (28 Agustus). Walaupun (keinginan) mengundang PKB sudah relatif lama, dari bulan Juni (2023). Saya sudah katakan ke Demokrat maupun Nasdem bahwa kita perlu mengajak PKB,” jelas Anies.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menuturkan, nama Muhaimin Iskandar yang diajukan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh sebagai cawapres ini juga merupakan sesuatu yang logis.

Baca juga: Luruskan Isu Anies-AHY, Elite NasDem Ajak Demokrat Diskusi Terbuka

“Apabila Pak Surya Paloh mengajukan nama yang tidak relevan dengan usaha pemenangan, dan saya menjalankan, maka saya (bisa dibilang) petugas partai. Semata-mata menjalankan. Tapi, apabila nama yang dibawa sesuai kebutuhan kita, seperti yang saya bilang bahwa di bulan Juni (2023) kepada semua, saya sudah katakan kita perlu undang PKB karena kita lemah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kita perlu partai basis kuat di sana. Jadi ada nama ini, sesuai kebutuhan,” jelas Anies.

Hingga akhirnya, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ditetapkan untuk nantinya didaftarkan sebagai capres - cawapres pada Pilpres 2024. (*)