TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus, merasa prihatin dan menyayangkan terjadinya insiden bentrokan antara warga dengan aparat keamanan saat warga masyarakat Rempang melakukan unjuk rasa di depan kantor BP Batam, beberapa waktu lalu.

Guspardi mendorong pemerintah daerah (pemda) melakukan kembali dialog secara mendalam kepada semua unsur masyarakat, melalui pendekatan dan komunikasi yang baik dengan mengedepankan rasa kemanusiaan.  

Bagaimanapun peristiwa kericuhan dan bentrok yang terjadi harus menjadi pelajaran berharga dan sebagai bahan evaluasi oleh pemerintah agar dapat mencarikan solusi terbaik guna menghindari peristiwa serupa tidak terulang kembali," kata Guspardi kepada wartawan Rabu (13/9/2023).

Sebelumnya pada Kamis 7 Sepember 2023, telah terjadi kericuhan massa yang menolak kehadiran aparat gabungan TNI, Polri, dan Badan Pengusahaan (BP) Batam yang akan mengosongkan lahan warga karena wilayah tersebut akan dikembangkan menjadi Kawasan Rempang Eco City.

Menurut Guspardi, warga masyarakat Rempang yang melakukan penolakan bisa jadi belum memamahami secara utuh mengenai kebijakan pemerintah menjadikan lahan warga untuk kawasan Eco-City tidak tersampaikan dengan baik kepada warga masyarakat. 

"Pembangunan kawasan Rempang Eco-City dimaksudkan untuk menjadikan Pulau Rempang sebagai pusat ekonomi industri hijau. Dan pembangunan itu sebenarnya merupakan langkah pemerintah dalam mendukung penciptaan lapangan kerja dan investasi bagi masyarakat setempat," ucapnya.

Namun begitu, Gudpardi menegaskan hak-hak masyarakat juga harus dilindungi sesuai hukum yang berlaku. 

Sejatinya, pembangunannya tak boleh meminggirkan warga. Masyarakat harus diberdayakan, jangan malah disisihkan. 

Baca juga: Pemerintah Dinilai Perlu Bentuk TPF Independen untuk Urai Peristiwa Rempang

"Bisa saja pemerintah mendorong perusahaan yang akan menanamkan investasi di pulau Rempang supaya menjadikan kampung-kampung warga menjadi kampung wisata. Atau memberikan ganti untung, bukan ganti rugi bagi warga masyarakat dan lain sebagainya," tandasnya.

Legislator dapil Sumatera Barat 2 itupun berharap agar permasalahan ini dapat di selesaikan dengan cara “win-win” solution dengan mencari jalan penyelesaian terbaik bagi kedua belah pihak. Sehingga dinamika yang terjadi bisa segera terendam secepat mungkin. 

"Oleh karena itu, sebelum dilakukan pengosongan lahan, pemerintah daerah perlu melakukan kembali dialog secara mendalam kepada semua unsur masyarakat melalui pendekatan dan komunikasi yang baik dengan mengedepankan rasa kemanusiaan," pungkasnya.