Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Denny JA mengatakan setiap warga negara punya hak untuk ikut pemilu dan dipilih sebagai pemimpin.
Ketentuan itu berlaku bagi semua orang, baik anak petani, anak menteri, buruh, termasuk keluarga presiden.
Hal ini disampaikan Denny merespons terbentuknya dinasti politik dari keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi), utamanya pada periode kedua kepemimpinannya.
Teranyar, putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep yang terjun ke politik dengan menjadi Ketua Umum PSI.
"Di samping Jokowi sendiri sebagai presiden, juga anaknya Gibran sebagai Wali Kota Solo sejak 2021. Juga menantu Jokowi, Bobby Nasution, Wali Kota Medan tahun 2021. Dan Kaesang anak bungsunya menjadi Ketua Umum PSI sejak 2023," kata Denny kepada wartawan, Sabtu (30/9/2023).
Baca juga: Prabowo Sebut Presiden Jokowi Kapten Kesebelasan
Melihat hal tersebut, Denny membandingkan Amerika Serikat yang selama ini dikenal sebagai pusat demokrasi modern juga punya dinasti politik.
Salah satu sebutan populer yakni The Kennedy Clan, di mana Presiden AS John F Kennedy pada 1961-1963 mengangkat adiknya Robert Kennedy sebagai Jaksa Agung. Kemudian pada 1962, adiknya yang lain, Edward Kennedy terpilih sebagai senator di Massachusset.
Dalam bingkai dinasti politik era demokrasi, John F Kennedy dan Ted Kennedy dinilai sebagai pemimpin yang berhasil.
"Salah contohnya di tahun 1960-an, keras terdengar dinasti Kennedy. Atau populer dengan sebutan The Kennedy Clan," ujarnya.
Dinasti politik lanjutnya, juga tidak hanya terjadi di AS.
Baca juga: PBB Sebut Penunjukkan Yusril Jadi Bakal Cawapres Prabowo Tinggal Tunggu Instruksi Presiden Jokowi
Di India, ada dinasti Nehru, lalu turun ke anak dan cucunya, yakni Indra Gandhi, Rajiv Gandhi, dan Sonia Gandhi.
Dinasti politik juga terjadi di Filipina dari keluarga Marcos ke anaknya.
Selain itu, Brasil, Jepang, dan Italia, jejak dinasti politik berlangsung dalam bingkai negara demokrasi.
Denny kembali mencontohkan, dunia mengenal Kerajaan Romawi pernah memerintah raja Caligula.
Namun, di Romawi juga hadir Raja Agustus Caesar yang dianggap pemimpin besar yang memberi banyak sekali pelajaran tentang cara membangun sebuah pemerintahan yang kuat.
Baca juga: Indikator Politik Indonesia: Publik Nilai Golkar dan PAN Gabung Prabowo Bukan Arahan Jokowi
"Legacy mereka merawat liberalisme di Amerika Serikat sangat kental. Kegigihan mereka melindungi kaum minoritas, juga populer. Tapi dalam dinasti politik era demokrasi, juga ada keluarga seperti Marcos yang dianggap buruk karena korupsi besar-besaran," terang Denny.
Menurutnya, baik berasal dari dinasti politik ataupun bukan, dua-duanya terbukti dalam sejarah mampu menghasilkan pemimpin yang baik ataupun pemimpin yang buruk.
Namun pada ujungnya, kualitas seorang pemimpin tergantung pada individu itu sendiri, terlepas mereka bagian dinasti politik atau bukan.
Apalagi, kata akhir yang menentukan dia terpilih atau tidak adalah rakyat melalui pemilihan umum.
"Pada bingkai kerajaan pun, tetap lahir raja yang hebat, peduli pada rakyat, ataupun raja yang buruk," kata Denny.