TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM menggelar Rapat Koordinasi dengan agenda Monitoring Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Akselerasi Penyaluran Kredit Usaha Alat Mesin Pertanian atau Alsintan (KUA).

Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan dihadiri oleh Menteri Koperasi dan UKM, Wakil Menteri Keuangan beserta Jajaran, Perwakilan Bank Indonesia, Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan, Perwakilan Kementerian Pertanian, dan Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan. 

Airlangga Hartarto mengatakan rapat tersebut seiring dengan telah terbitnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 317 Tahun 2023 yang memberikan kepastian hukum dalam pembayaran subsidi bunga/subsidi marjin KUR.

"Hal ini berpengaruh terhadap rata–rata kinerja penyaluran KUR yang menunjukan tren peningkatan penyaluran harian jika dibandingkan dengan Semester I 2023," kata Airlangga dalam keterangannya, Jumat (6/10/2023).

Lebih lanjut, dia mengatakan hasil monitoring program KUR menunjukkan tren peningkatan penyaluran baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas.

"Dari sisi kuantitas, realisasi penyaluran KUR hingga 30 September 2023 (Triwulan III) telah  mencapai Rp177,54 triliun atau sebesar 60 persen dari target penyaluran KUR 2023 yang telah  disesuaikan sebesar Rp297 triliun," katanya.

Sementara itu, Airlangga mencatat KUR telah disalurkan kepada 3,21 juta debitur dengan posisi baki debet per 30 September yakni sebesar Rp528 triliun yang diberikan kepada 42,96 juta debitur.

Dari sisi kualitas, dia menyebut nilai Non-Performing Loan (NPL) KUR masih terjaga pada level 1,63%. 

"Kebijakan KUR tahun ini juga mendorong perluasan akses pembiayaan kepada pelaku UMKM  yang belum pernah menerima KUR. Hal ini tercermin dari Penerima KUR yang didominasi oleh debitur baru yaitu sebanyak 79% dari total Penerima KUR," kata Airlangga.

Sejalan dengan penerapan, dikatakan Airlangga, suku bunga KUR berjenjang, debitur KUR yang naik kelas pembiayaan dalam tren yang meningkat yaitu sebesar 52% dari total debitur KUR telah bergraduasi.

Mayoritas KUR disalurkan pada sektor produksi sebesar 55,46% dengan sektor terbesar yang dibiayai yakni sektor pertanian sebesar 30,4%.

"Hal ini sejalan dengan program prioritas Pemerintah dalam rangka menghadapi dampak El-Nino yang memberikan ancaman terhadap ketahanan pangan nasional," lanjutnya.

Lebih lanjut Airlangga menjelaskan, untuk mengakselerasi penyaluran KUR di sektor pertanian, Pemerintah melakukan perubahan kebijakan untuk pembebasan jumlah akses KUR dan tidak adanya penerapan bunga berjenjang bagi debitur KUR sektor pertanian dengan besaran pinjaman sampai dengan Rp100 juta. 

Selain itu, dia mengatakan ada juga perubahan kebijakan lainnya seperti penambahan dan perubahan kriteria yang dimaksud kredit investasi/modal kerja komersial yang dikecualikan untuk dapat  mengakses KUR dan Penegasan ketentuan graduasi debitur KUR dengan plafon dibawah Rp10 Juta yang mengakses KUR kembali dengan besaran pinjaman diatas Rp10 juta dikenakan bunga sebesar 6% (tidak dikenakan bunga berjenjang).

Baca juga: BMKG Prediksi El Nino Berlangsung hingga Akhir Tahun, Hujan Mulai Turun Bulan November