Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden KH Maruf Amin mengatakan Pemerintah telah menerbitkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022-2041 yang berkomitmen mengatasi ketimpangan struktural dan ketidakadilan politik, sosial, dan ekonomi, serta melakukan pendekatan kultural sebagai upaya mewujudkan perdamaian di Papua.

Dirinya meminta para pemangku kepentingan perlu merumuskan langkah yang konkret, tidak hanya sekedar wacana untuk mengimplementasikan RIPPP tersebut.

Baca juga: Wapres Maruf Amin Minta Pembangunan Papua Mandiri Berpedoman pada RIPPP

“Ini kan untuk bersama, untuk kebaikan Papua, untuk kesejahteraan Papua. Perlu dirumuskan langkah-langkah yang konkret menuju perdamaian yang berkelanjutan di Papua,” ujar Maruf.

Hal tersebut diungkapkan oleh Maruf di  Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Provinsi Papua.

Menurut Maruf, dalam mengimplementasikan upaya-upaya yang dipersiapkan dalam menjaga keamanan di Papua, salah satunya perlu didukung dengan kegiatan dialog yang sifatnya membangun dan memacu keamanan di Papua.

Baca juga: Wapres Maruf Amin Bakal Kembali Berkantor di Papua Pekan Depan

“Langkah-langkah yang telah dirancang perlu didukung oleh dialog-dialog yang konstruktif bagi terwujudnya perdamaian di Papua,” jelasnya.

Lebih lanjut, Maruf meyakini masyarakat Papua lebih mengenal karakteristiknya sendiri.

Sehingga solusi permasalahan keamanan di Papua dapat dirumuskan melalui dialog dan diskusi yang dapat mengurai permasalahan yang terjadi.

“Saya ingin bahwa memang solusi itu adanya dari Papua sendiri. Saya kira orang Papua lebih tahu bagaimana menyelesaikannya, untuk masalah keamanan ini. Kita harus bisa merumuskan dan mencari solusinya," ucap Ma'ruf.

Di sisi lain, Maruf menegaskan bahwa pemerintah sangat terbuka dengan adanya masukan dari masyarakat.

Ia pun meminta, segala saran dan kritik yang membangun disampaikan kepada pemerintah agar  segera dirumuskan solusinya.

Baca juga: Wapres Maruf Minta Pelaku Usaha Produk Pangan Wajib Bersertifikat Halal

“Nah, langkah yang dilakukan pemerintah sekarang, apa yang belum lengkap, sehingga bisa menyelesaikan persoalan keamanan. Pemerintah terbuka. Kalau [ada] ketidakadilan, di mana? Tunjukkan kepada pemerintah, sehingga pemerintah akan mengambil langkah. Tolong dirumuskan seperti apa, mari kita dialog-kan,” pungkas Maruf.