Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ashri Fadilla

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kejaksaan Agung memastikan bakal memanggil pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pemanggilan itu untuk meminta keterangan terkait upaya pengamanan kasus melalui perantara bernama Sadikin Rusli.

"Oh jelas dong, nanti kita panggil semua. Kita akan periksa orang BPK. Pasti. Pasti kita periksa orang BPK. Ingeat tuh, catat tuh," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, Senin (16/10/2023).

Sang perantara sendiri, yakni Sadikin dipastikan merupakan pihak swasta.

Adapun keterkaitannya dengan BPK masih didalami Kejaksaan Agung.

"Dia itu pihak swasta. Kalau dia ada keterkaitan dengan BPK tentu akan kita dalami dan kita kembangkan," ujarnya.

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejaksaan Agung, Kuntadi.

Saat ditanya mengenai upaya pemanggilan pihak BPK, Kuntadi memastikan bahwa pihak-pihak yang terkait dengan perkara Sadikin Rusli bakal dipanggil ke Kejaksaan Agung.

Namun mengenai waktu pemanggilan, masih belum ditentukan.

"Pasti akan dilakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terkait, yang ada potensinya dengan pembuktian. Mengenai kapan, itu nanti setelah kami lakukan pendalaman-pendalaman," kata Dirdik Jampidsus Kejaksaan Agung, Kuntadi dalam konferensi pers Senin (16/10/2023).

Sementara ini, perantara yang bernama Sadikin itu telah ditahan di Rutan Kejaksaan Agung per Minggu (15/10/2023).

Dalam perkara ini, dia dijerat Pasal 15 atau Pasal 12B atau Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tim penyidik mengungkapkan bahwa Sadikin berperan menerima 40 miliar dari terdakwa Irwan Hermawan dan tersangka Windi Purnama yang merupakan kawan eks Dirut BAKTI Kominfo, Anang Achmad Latif.

"Adapun peran Tersangka SR tersebut yakni telah secara melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk melakukan penyuapan atau gratifikasi atau menerima, menguasai penempatan, menggunakan Harta Kekayaan berupa uang sebesar Rp 40 miliar yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari Tersangka IH, melalui Tersangka WP," kata Ketut dalam keterangannya.

Dalam fakta persidangan kasus BTS, terungkap bahwa ada fulus Rp 40 miliar dari Irwan Hermawan dan Windi Purnama mengalir ke oknum BPK melalui Sadikin.

Hal itu diterangkan oleh Windi Purnama saat menjadi saksi mahkota bagi eks Menkominfo Johnny G Plate; eks Dirut BAKTI Kominfo, Anang Achmad Latif; dan Tenaga Ahli HUDEV UI, Yohan Suryanto.

Uang itu diantar oleh Windi kepada Sadiin atas perintah Anang Achmad Latif.

"Nomor dari Pak Anang seseorang atas nama Sadikin. Nomor teleponnya diberikan oleh Pak Anang lewat (aplikasi) Signal. Itu saya tanya untuk siapa, untuk BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, Yang Mulia," ujar Windi Purnama dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (26/9/2023).

Total uang yang diserahkan Windi untuk oknum BPK mencapai Rp 40 miliar.

Uang itu diserahkannya satu tahap dalam bentuk mata uang asing tunai di Hotel Grand Hyatt.

"40 miliar. Uang asing pak. Saya lupa detailnya. Mungkin gabungan Dolar AS dan Dolar Singapura. Ketemunya di Hotel Grand Hyatt. Di parkirannya," kata Windi.