Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menanggapi santai laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan kolusi dan nepotisme.
Anwar Usman dan dua keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi) lainnya dilaporkan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Persatuan Advokat Nusantara (Perekat Nusantara), Senin (23/10/2023).
Laporan itu, buntut putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia capres dan cawapres minimal 40 tahun atau pernah/sedang menjabat kepala daerah.
"Ketawa aja saya," kata Anwar usai melantik tiga anggota Majelis Kehormatan MK (MKMK) di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (24/10/2023).
Anwar Usman enggan memberi komentar lebih lanjut terkait laporan tersebut.
Jokowi sebelumnya juga telah buka suara atas tudingan yang dilayangkan kepadanya itu.
Baca juga: Sosok Pelapor Jokowi, Anwar Usman, Gibran, dan Kaesang ke KPK soal Dugaan Kolusi, Nepotisme
Ia menilai laporan dari masyarakat itu merupakan bagian dari proses demokrasi di bidang hukum.
Jokowi pun mengaku tak mempermasalahkan laporan tersebut.
"Ya kita hormati semua proses itu," kata Jokowi di Senayan, Jakarta Selatan, pada Selasa (24/10/2023) dikutip dari YouTube KompasTV.
Senada dengan Jokowi, Gibran juga tampak tak risau akan laporan dugaan nepotisme dan kolusi ini.
Wali Kota Solo itu mengaku menyerahkan semua masalah ke KPK untuk ditindaklanjuti.
"Nanti biar ditindaklanjuti KPK, monggo silakan," ucapnya, Selasa (24/10/2023) dikutip dari YouTube KompasTV.
Gibran juga tak ambil pusing soal adanya pro dan kontra terkait dirinya yang maju sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto.
Ia mengaku menyerahkan kepada masyarakat agar menilai sendiri.