Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mengatakan, Indonesia sedang tidak baik-baik saja.
Terlebih persoalan kekuasaan dan politik Tanah Air.
Ia menyebut, ada kekuatan besar yang menguasai bahkan mampu menggerakkan lembaga legislatif, eksekutif, hingga yudikatif.
Sosok tersebut, kata Arief Hidayat, juga mampu mengontrol seluruh kebijakan.
Hal itu diungkapkan Arief Hidayat saat hadir dalam acara konferensi hukum nasional di Jakarta, Rabu (25/10/2023).
Baca juga: 16 Akademisi Ikut Laporkan Ketua MK Anwar Usman Soal Dugaan Pelanggaran Etik Hakim
"Ada indikasi pertanyaan 'Apakah Indonesia sekarang sedang baik-baik saja atau tidak?' saya mengatakan di berbagai sektor bidang kehidupan, Indonesia sedang tidak baik-baik saja."
"Coba bayangkan dia mempunyai partai politik, dia mempunyai tangan-tangan di bidang legislatif, dia mempunyai tangan-tangan di bidang eksekutif, sekaligus juga dia mempunyai tangan-tangan di bidang yudikatif," ungkap Arief Hidayat dikutip dari Kompas TV.
Bahkan, lanjut Arief Hidayat, kekuatan itu bersumber dari satu orang.
"Dia juga mempunyai partai politik sekaligus juga dia mempunyai media massa, dia juga mempunyai sebagai pengusaha besar yang mempunyai modal, itu di satu tangan," lanjut Arief Hidayat.
Dalam acara itu, Arief Hidayat mengaku merasa malu karena merasakan ada sesuatu yang tidak beres di lingkungan MK.
Baca juga: Denny Indrayana: Jika Putusan MK Perkara 90 Tidak Sah, Gibran Tak Bisa Ditetapkan Jadi Cawapres
Sebagai simbol rasa kecewanya, Arief Hidayat pun datang ke acara tersebut dengan menggunakan baju berwarna hitam.
"Saya sebetulnya datang ke sini agak malu, kenapa saya pakai baju hitam, karena saya sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi sedang berkabung," ungkap Arief Hidayat.
Hal serupa juga sempat disampaikan Hakim Konstitusi Saldi Isra di ruang sidang, Kamis (19/10/2023) lalu.
Saldi Isra yang menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion terkait putusan permohonan syarat usia capres dan cawapres yang mengubah syarat menjadi berusia paling rendah 35 tahun atau pernah atau sedang menjabat kepala daerah.
Ia merasa heran, putusan hakim di MK berubah hanya dalam waktu yang singkat, yakni dari menolak menjadi mengabulkan.
"Baru kali ini saya mengalami peristiwa aneh yang luar biasa dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar, Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat."
"Perubahan komposisi Hakim yang memutus dari 8 orang dalam perkara nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 menjadi 9 orang dalam perkara dalam Perkara Nomor 90-91/PUU-XXI/2023 tidak hanya sekadar membelokkan pertimbangan dan amar putusan, tetapi membalikkan 180 derajat amar putusan dari menolak menjadi mengabulkan," ujar Saldi Isra.
Baca juga: Jimly Minta Denny Indrayana Hadiri Langsung Sidang di MK, Jangan Cuma Online dari Australia
MK Keluar Esensi Kelembagaan
Diketahui, putusan MK yang mengabulkan gugatan uji materiil batas usia minimum sebagai capres-cawapres itu berujung menjadi polemik di publik.
Ketua MK Anwar Usman bahkan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) atas dugaan KKN pada Senin (23/10/2023) lalu.
Atas kebijakan ini, Ketua Umum DPP Nasional Corruption Watch (NCW) Hanifa Sutrisna pun menilai MK kian keluar dari esensi kelembagaannya.
MK seharusnya menjalankan keberimbangan antara pembuat undang-undang yakni eksekutif dan legislatif.
"Kami di DPP NCW melihat MK makin keluar dari esensinya yang semestinya menjalankan check and balances pada kekuasaan pembuat undang-undang yakni eksekutif dan legislatif," kata Hanifa, Rabu (25/10/2023).
Ia pun menyebut keraguan publik atas putusan MK ini dikhawatirkan berdampak panjang hingga perselisihan hasil Pilpres dan Pileg 2024.
(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Danang Triatmojo)