Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nasional Corruption Watch (NCW) menyoroti situasi setelah pembacaan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

Ketua DPP NCW, Hanifa Sutrisna menuturkan, orkestrasi dinasti Presiden Jokowi semakin menjadi-jadi.

Sebab, menurutnya, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang disanksi pencopotan jabatan dari pimpinan MK oleh MKMK, malah melakukan perlawanan terhadap keputusan MKMK.

Baca juga: Putusan MKMK Copot Anwar Usman dari Ketua MK Dinilai Hanya Permainan Elite

Hanifa menilai, Anwar Usman menolak pencopotan jabatan Ketua MK.

“Ketua MK ini sudah tidak menggunakan akal sehatnya, padahal sudah 40 tahun menjadi Hakim, hanya kekuatan yang sangat besarlah yang bisa mendorong Anwar Usman ini untuk melakukan perlawanan,” kata Hanif, di Jakarta, Kamis (9/11/2023).

Ia menilai, penolakan publik terhadap pelanggengan kekuasaan dinasti Jokowi meluas hampir di seluruh pelosok negeri.

Baca juga: Anwar Usman Protes Sidang MKMK Terbuka, PKS: Dia Lupa Itu Demi Sembuhkan Kepercayaan Publik

“Negara kita ini tidak dalam kondisi baik-baik saja, kondisi ini hampir mirip dengan masa orde baru, dimana orang-orang mulai direpresi pada saat menyampaikan aspirasi, bahkan seorang ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) direpresi oleh oknum TNI/Polri melalui orang tuanya. Kelakuan oknum TNI/Polri ini mengingatkan kita kembali betapa dzalimnya penguasa dimasa perjuangan reformasi,” ucap Hanifa.

Menurutnya, selama ini rakyat berharap kepada para politisi yang mengaku mantan aktivis reformasi 98 untuk bisa menyadarkan Jokowi atas kekuasaannya berlebihan yang dimilikinya. 

Namun, katanya, politisi ini malah terkooptasi rezim dinasti Jokowi. 

Hanif kemudian menyoroti pernyataan Adian Napitupulu yang merupakan politisi dan mantan aktivis 98 beberapa waktu lalu, yang mengungkapkan kondisi buruknya sistem demokrasi Indonesia, saat ini. 

“Seharusnya sebagai politisi dan mantan aktivis reformasi, malu kita, karena lebih dari 30 media asing memberitakan buruknya praktik demokrasi dan Indonesia sudah kembali menjadi negara monarki,” kata Hanifa.

Baca juga: PKS: AMIN Tak Akan Pakai Kasus Anwar Usman Sebagai Amunisi Politik di Pilpres 2024

Sebelumnya, Hakim Konstitusi Anwar Usman dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal tersebut ditegaskan dalam putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terkait laporan dugaan pelanggaran etik mengenai Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.