TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyerukan pentingnya reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), khususnya pemulihan fungsi badan banding dan penyelesaian sengketa.

Reformasi WTO dipandang perlu terus didorong guna memastikan keberhasilan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-12 WTO Juni 2022 silam di Jenewa, Swiss.

Hal ini disampaikan Zulhas pada Pertemuan Tingkat Menteri Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik di San Francisco, Amerika Serikat pada Rabu (15/11/2023).

"Indonesia yakin bahwa keberhasilan KTM ke-12 WTO dapat dicapai melalui diskusi inklusif dan dorongan politis semua anggota WTO. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mereformasi WTO, khususnya memulihkan fungsi appellate body dan penyelesaian sengketa," kata Zulhas, ditulis Senin (20/11/2023).

Selain reformasi WTO, penyelesaian perundingan yang meliputi pembahasan berimbang atas isu pertanian dan public stock holding (PSH), subsidi perikanan, isu kekayaan intelektual, dan niaga elektronik (e-commerce) juga penting dirampungkan.

Zulhas mengatakan Indonesia sepakat dengan ekonomi APEC bahwa kunci pertumbuhan yang merata adalah memastikan keuntungan perdagangan dan investasi dapat dirasakan seluruh kalangan.

Ia turut menyuarakan pandangan Indonesia tentang situasi di Gaza yang kian memburuk. Menurutnya pembangunan berkelanjutan dan inklusif tidak terlepas dari elemen kemanusiaan di belahan dunia manapun.

"Indonesia menaruh perhatian tertinggi atas memburuknya situasi di Gaza dan mengutuk keras tindakan militer terhadap masyarakat dan fasilitas sipil di Gaza. Kekerasan harus dihentikan, gencatan senjata harus terus diupayakan," ungkap dia.

Adapun gelaran APEC 2023 mendiskusikan sejumlah hal, diantaranya langkah-langkah kebijakan ekonomi dan perdagangan yang inklusif untuk memberikan manfaat dan mendorong masa depan adil di kawasan Asia Pasifik.

Baca juga: Di Forum APEC Jokowi Pamer Stabilitas Ekonomi dan Politik Indonesia

Dalam kaitan tersebut, dibahas San Francisco Principles on Integrating Inclusivity and Sustainability into Trade and Investment Policy, yang merangkum prinsip-prinsip untuk meningkatkan upaya APEC dalam menyusun kebijakan perdagangan dan investasi yang berkelanjutan dan inklusif.