News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Kementerian Pertahanan RI Jelaskan soal Penambahan Alokasi Pinjaman Luar Negeri

Penulis: Gita Irawan
Editor: Hasanudin Aco
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Seratusan lebih alat utama sistem pertahanan (Alutsista) TNI melakukan konvoi membelah jalan ibu kota dari Monas hingga kawasan Bundaran HI Jakarta, Kamis (5/10/2023). Kementerian Pertahanan RI memberikan penjelasan terkait penambahan alokasi pinjaman luar negeri Tahun 2020-2024 yang diungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beberapa waktu lalu.

Menteri Pertahanan RI (Menhan) Prabowo Subianto mengatakan naiknya anggaran tersebut terkait keperluan pertahanan Indonesia.

"Tadi pertahanan itu adalah sesuatu yang vital bagi tiap bangsa kita lihat negara yang pertahanannya tidak siap akan diganggu akan di, yang saya katakan yang akan ditekan akan ditindas akan di blackmail (diancam) dan sebagainya ini hukum alam ya," kata Prabowo kepada awak media di Lanud Atang Sendjaja, Bogor, Jawa Barat, Jumat (1/12/2023).

Pemenuhan pertahanan yang dimaksud, kata dia, terkait pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista).

Menurutnya pengadaan alutsista tidaklah berbiaya murah, terlebih ada mekanisme yang panjang dan tidak instan.

Ia mengibaratkan penentuan alutsista bukan seperti membeli susu barang di sebuah toko.

"Jadi saya kira cukup jelas bahwa dan juga saya katakan tadi baru saya katakan alat pertahanan ini tidak bisa kita ke supermarket beli langsung ya di prosesnya 3,4, 5 tahun dan ya saya kira demikian," kata dia.

Sempat jadi sorotan

Sebelumnya, Koalisi masyarakat sipil sempat meminta pemerintah menunda kenaikan anggaran bagi kementerian di periode jelang Pemilu 2024 seperti saat ini.

Koalisi mensinyalir apabila permintaan tersebut disetujui berpotensi terjadi penyalahgunaan kewenangan.

"Koalisi menilai sebaiknya pemerintah menunda kenaikan anggaran pertahanan ini karena sarat akan potensi penyimpangan dan kepentingan politik yang dilakukan pada masa akhir pemerintahan Joko Widodo," kata Gufron Mabruri, Direktur Imparsial mewakili koalisi masyarakat sipil dalam keterangannya pada Sabtu (2/12/2023).

Koalisi menilai kenaikan anggaran pertahanan negara secara tiba-tiba di tengah berbagai persoalan seperti tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, angka stunting dan kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit pascapandemi adalah langkah yang sangat janggal.

Diungkap Menkeu

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membeberkan isi pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat pada Selasa (28/11/2023) lalu.

Ani, sapaannya, juga ikut hadir dalam pertemuan itu.

Halaman
123
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini