TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus PSI Ade Armando mendapat kritikan terkait pernyataannya soal politik dinasti di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Spanduk tersebut bertuliskan dari masyarakat Yogyakarta di Jakarta Pusat.

Spanduk yang bertuliskan: Ade Armando Penista UU Keistimewaan Yogyakarta dan Penghina Sejarah Kemerdekaan RI itu salah satunya terpasang di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam spanduk tersebut juga terlihat, wajah Ade Armando dicoret dengan tanda silang berwarna merah.

Kantor PSI Yogyakarta digeruduk

Kantor DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Jalan Miliran, Muja-muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, DIY, digeruduk massa yang tergabung dalam Paguyuban Masyarakat Ngayogyakarta Untuk Sinambungan Keistimewaan (Paman Usman).

Massa merasa tersinggung kepada pernyataan kader PSI yaitu Ade Armando yang menyebut bahwa DIY telah mempraktikkan politik dinasti.

Perwakilan dari Paman Usman yang juga ketua Sekretariat Bersama (Sekber) Keistimewaan, Widihasto mengatakan ia bersama rekan-rekannya menuntut PSI secara kelembagaan melakukan tindakan yang konkrit kepada Ade Armando.

"Saya kira tidak bisa itu dikatakan sebagai tindakan pribadi Ade Armando tidak bisa, karena dia adalah caleg dan pengurus DPP, harus ada sikap politik yang jelas kepada Ade Armando," ujar Hasto saat ditemui di Kantor DPW PSI DIY, dikutip dari Kompas.com, Senin (4/12/2023).

Hasto menambahkan pihaknya memberikan waktu selama 2 hari sampai dengan hari Rabu bagi PSI menentukan sikap. Jika tidak ada sikap jelas, pihaknya akan membersihkan simbol-simbol PSI di DIY.

"Tolong dipahami ini aspirasi masyarakat, yang kita tahu bahwa perjuangan undang-undang keistimewaan membutuhkan waktu yang panjang tidak bisa dilecehkan oleh kader PSI," kata dia.

Sementara itu, Kapolresta Yogyakarta Kombes Saiful Anwar mengatakan dalam pengamanan demo yang dilakukan oleh Paman Usman Polresta Yogyakarta menerjunkan 250 personel.

"Ada 250 personel, kami mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak terpancing dan selalu menjaga kondusivitas masyarakat," kata dia.

"Kota Yogyakarta kan tidak hanya milik masyarakat Yogyakarta, tetapi juga wisatawan, jadi tetap jaga kondusivitas," pungkas dia.

PSI Bahas Potensi Pemberian Sanksi

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie menyayangkan apa yang dilakukan Ade Armando yang beropini soal politik dinasti di DI Yogyakarta.

"Sekali lagi kami menyayangkan dan memberikan teguran kepada Ade Armando," kata Grace di Jember, Jawa Timur, Senin (4/12/2023) malam.

Grace menjawab pertanyaan soal potensi sanksi yang diberikan kepada Ade, mengingat ini bukan kali pertama Ade diberikan sanksi.

"Sedang kita rapatkan (pemberian sanksi), tapi teguran keras sudah diberikan kepada Ade Armando dan beliau langsung membuat pernyataan maaf," pungkas eks Ketum PSI itu.

Diketahui, pernyataan politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando terkait politik dinasti menimbulkan polemik.

Ade Armando menyebut UU Keistimewaan Yogyakarta inkonstitusional lantaran pemilihan Gubernur DIY berdasarkan pada garis keturunan Sri Sultan Hamengku Buwono.

Adapun pernyataannya itu terkait aksi BEM UI, UGM, dan beberapa perwakilan BEM dari universitas lainnya yang digelar di Yogyakarta beberapa waktu lalu.

Ade khususnya mengkritik kaos yang digunakan mahasiswa tersebut yang bertuliskan 'republik rasa dinasti.'

"Ini ironis sekali, karena mereka justru sedang berada di sebuah wilayah yang jelas-jelas menjalankan politik dinasti dan mereka diam saja," ujarnya dalam cuitan di akun X pribadinya, Sabtu (2/12/2023)

Atas dasar itu, Ade Armando menyimpulkan bahwa dinasti politik juga terjadi di DIY.

Dia kemudian mempertanyakan keseriusan mahasiswa di Yogyakarta yang menentang politik dinasti dengan mengatakan DIY sebetulnya mempraktikkan politik dinasti.

"Anak-anak BEM ini harus tahu dong, kalau mau melawan politik dinasti, ya politik dinasti sesungguhnya adalah DIY. Gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu," sambung Ade.