Baca tanpa iklan
Pasalnya, ketua KPK nonaktif ini tidak hadir dalam persidangan kode etik tanpa alasan yang sah.
"Sebagai ketua dan anggota KPK seharusnya menjadi contoh dalam mengimplementasikan kode etik, tetapi malah berperilaku sebaliknya."
"(Apalagi) terperiksa (dalam hal ini Firli Bahuri) pernah dijatuhi sanksi kode etik," ujar Tumpak pada sidang kode etik yang digelar Rabu (27/12/2023).
Firli Bahuri dianggap tidak menunjukkan keteladanan dalam tindakan dan perilaku sehari-hari sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huru a, Pasal 4 ayat (1) huruf j dan Pasal 8 huruf e Peraturan Dewan Pengawas Nomor 3 Tahun 2021.
"Maka berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Dewan Pengawas Nomor 3 Tahun 2021, sanksi yang dijatuhkan adalah sanksi yang terberat dalam hal ini adalah sanksi terberat," tutur Tumpak.
Baca juga: Selain Firli Bahuri, Ada Lima Saksi Lain yang Juga Diperiksa soal Kasus Pemerasan di Bareskrim Polri
Pernah Ajukan Surat Pengunduran Diri
Sejalan dengan proses sidang kode etik, Firli Bahuri sebenarnya sudah lebih dulu mengajukan pengunduran dirinya dari KPK, bahkan telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hanya saja, pengunduran itu terkendala.
Pasalnya, Firli Bahuri mengirim surat ke Jokowi untuk diberhentikan dari KPK, bukan mengundurkan diri.
Oleh karena itu, surat pemberhentian Firli tersebut belum dapat diproses lebih lanjut.
Sebagai informasi, Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, menyebutkan pimpinan KPK berhenti atau diberhentikan karena meninggal dunia, masa jabatan berakhir, melakukan perbuatan tercela, menjadi terdakwa karena berbuat pidana, berhalangan tetap atau secara terus-menerus selama lebih dari 3 bulan, mengundurkan diri, atau dikenai sanksi berdasarkan UU.
Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, menjelaskan pengunduran diri Firli Bahuri belum bisa diproses lebih lanjut.
"Keppres pemberhentian Bapak Firli Bahuri sebagai pimpinan KPK belum bisa diproses lebih lanjut karena dalam surat tersebut, Firli Bahuri tidak menyebutkan mengundurkan diri, tetapi menyatakan berhenti," kata Ari, Jumat (22/12/2023).
Dia mengatakan pernyataan berhenti tidak dikenal sebagai syarat pemberhentian pimpinan KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UU KPK.
Merespons hal itu, pihak Firli Bahuri dan kuasa hukumnya langsung merevisi surat pengunduran diri tersebut.
Kubu Firli Bahuri mengaku telah mengirim ulang surat pengunduran diri yang telah direvisi tersebut.
Kini, pihak Firli Bahuri tengah menanti keputusan dari Presiden Jokowi.
(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Ilham Rian Pratama/Hasanudin Aco/Yohanes Liestyo Poerwoto)