Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Imparsial Hussein Ahmad menyoroti pernyataan Kementerian Pertahanan yang dipublikasikan melalui media massa terkait komitmen kemandirian alutsista Prabowo.
Terkait hal itu, Hussein mengambil contoh dua proyek kerja sama alih teknologi antara Indonesia dan Korea Selatan dalam pembuatan pesawat tempur KFX/IFX atau KFX-21 atau KF-21 Boramae.
Hussein mengatakan proyek kerja sama yang melibatkan ilmuwan-ilmuwan Indonesia di Korea Selatan tersebut tidak hanya menguntungkan bagi Korea Selatan melainkan juga Indonesia.
Keuntungan yang dimaksud, kata Hussein, proyek tersebut berpotensi menyerap tenaga kerja di Indonesia hingga suntikan dana untuk PT Dirgantara Indonesia.
Meski demikian, Hussein menyoroti tersendatnya proyek tersebut berdasarkan pernyataan dari pemerintah Korea Selatan yang diberitakan media massa.
Hal tersebut disampaikannya dalam Diskusi Publik bertajuk Mengukur Kinerja Menteri Pertahanan: Dari Alutsista Bekas, Pihak Ketiga Dalam Pengadaan Alutsista PT TMI, Hingga Kepemilikan Lahan di Sadjoe Cafe & Resto Tebet Jakarta Selatan pada Senin (15/1/2024).
"Kenapa saya katakan ini minim komitmen kemandirian alutsista? Karena sebetulnya kalau pesawat ini jadi barangnya, yang untung bukan hanya Korea, PT DI bisa bikin pesawat sendiri," kata Hussein.
"Kalau PT DI melakukan proyek ini juga, berarti menyedot sumber daya manusia di PT DI. Ada suntikan dana ke PT DI untuk dibeli. Prabowo nggak seneng sama yang begini-begini, dia nggak mau itu sama KFX, akhirnya nggak dibayar," sambung dia.
Baca juga: Jokowi: Menhan Filipina Percaya dan Puas dengan Alutsista Buatan Indonesia
Ia kemudian menyoroti program kerja sama transfer teknologi antara Indonesia dan Korea Selatan menyangkut proyek kapal selam Chang Bogo Class.
Hussein menyoroti proyek tahap kedua yang juga tersendat.
Menurutnya, Prabowo tidak memiliki komitmen terkait proyek tersebut.
"Katanya komitmen kemandirian alutsista? Ketika PT PAL sudah bisa bikin kapal selam sendiri, dia mau beli kapal selam dari Jerman. Atau dari Prancis katanya dia mau beli Scorpene dari Prancis. Mana komitmennya?" kata dia.
"Harusnya kalau ada masalah dalam pembuatan kapal selam di PT PAL tanya masalahnya apa, dan perbaiki di dalam situ, bukannya malah lari dan beli kapal selam yang baru," sambung dia.
Kata Prabowo soal Proyek KFX
Prabowo sempat menjawab kabar terkait Korea Aerospace Industri (KAI) yang menagih pembayaran proyek kerja sama pembangunan jet tempur Korsel-Indonesia KFX/IFX atau KF-21 Boramae pada pertengahan tahun 2023 lalu.
Baca juga: Ancaman Perang Korea di Depan Mata, Korut Sudah Tembakkan 350 Peluru Artileri ke Perbatasan Korsel
Prabowo mengatakan pemerintah Indonesia akan menyelesaikan persoalan tersebut dalam waktu dekat.
Ia juga mengatakan akan mengajak Kementerian Keuangan melakukan sinkronisasi terkait hal tersebut.
"Ya saya kira ini akan kita selesaikan dalam waktu dekat karena ini suatu keputusan presiden. Jadi saya kira nanti kita akan sinkronkan antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertahanan," kata Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta pada Kamis (6/7/2023).
Menteri Keuangan Sri Mulyani juga telah mengatakan dirinya belum mendapat laporan update dari Kementerian Pertahanan soal utang Indonesia ke Korea Selatan dalam proyek patungan pembuatan pesawat jet tempur KF-21 Boramae atau KFX/IFX.
Sri Mulyani tidak dapat berbicara lebih jauh utang yang ditagih pihak Korea Selatan kepada Indonesia.
"Aku belum update soal itu (utang jet tempur KF-21, red) transaksinya ada di Kementerian Pertahanan. Kemenkeu nanti akan proses kalau itu sesuatu perjanjian," kata Sri Mulyani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa (4/7/2023).
Dalam kontrak kerja sama proyek pesawat tempur jet tersebut pemerintah Korsel menanggung 60 persen pembiayaan, lalu sisanya dibagi rata antara Indonesia dan Korea Aerospace Industry (KAI).
Indonesia masih menunggak pembayaran sebanyak USD671 juta dari total pembayaran USD1,3 miliar kepada pihak Korsel.
"Kami belum mendapat update, bukan belum berkomunikasi tapi belum di-update," kata Sri Mulyani.
Baca juga: Laksdya TNI Dr. T.S.N.B. Hutabarat, M.M.S.
Sebelumnya, Korea Selatan berharap Indonesia bisa segera melunasi pembayaran proyek jet tempur siluman tersebut.
Lee Seong-il dari Korea Aerospace Industri (KAI) mengungkapkan pemerintah Indonesia baru membayar 17 persen dari 83 persen yang seharusnya dilunasi.
Hal ini diungkap Lee kepada delegasi-delegasi program Indonesian Next Generation Journalist on Korea yang diselenggarakan Korea Foundation bekerja sama dengan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) di Sacheon pada Jumat (2/6/2023).
"Korea membayar sebagian besar cost share dari 2016-2022. Kami struggling karena masalah budge, sehingga kami harap Pemerintah Indonesia dapat membayar proyek ini," kata Lee.
KF-21 Boramae adalah pesawat tempur hasil kolaborasi Indonesia dengan Korea Selatan.
Lee mengatakan pihaknya telah memproduksi total 8 pesawat, dimana 2 pesawat masih ground test dan 6 sudah flight test.
Pemerintah Korea akan membeli 128 KF-21 dan pemerintah Indonesia akan membeli 48 If-x sesuai dengan rencana ini.
Media Korea menyebut Indonesia akan segera melunasi pembayaran proyek pesawat tempur KF-21 bersama pada akhir bulan ini.
Namun saat dikonfirmasi, Lee tidak terlalu yakin, namun ia berharap pemberitaan itu benar dan proses pelunasan bisa segera dilakukan.
"Saya percaya itu adalah pembicaraan G to G dan sedang didiskusikan," harapnya.
Korsel Nantikan Jawaban Proyek Kapal Selam Batch II
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Korea Selatan mengharapkan jawaban kepastian kerja sama pengadaan kapal selam dengan pemerintah Indonesia.
Kontrak pengadaan tiga kapal selam batch II Changbogo Class masih belum ada kejelasan sampai saat ini.
Hal ini diungkap Head of Naval Ship Business Management Development Hanwha Ocean, Kevin Kim, kepada delegasi program Indonesian Next Generation Journalist on Korea dari Korea Foundation bekerja sama dengan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), di Geoje, Korea Selatan pada Jumat (2/5/2023).
Hanwha Ocean yang dulunya bernama Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) rupanya masih menanti kepastian kontrak tersebut.
Namun pihaknya meyakini Indonesia akan segera menindaklanjuti kontrak tersebut.
"Kami menganggap Indonesia partner bisnis yang penting. Kami akan selalu mendukung Indonesia dalam hal pendanaan serta pemeliharaan teknologi," ungkap Kim.
Kepemimpinan Presiden Joko Widodo akan segera tergantikan dengan adanya Pemilihan Umum 2024.
Kendati akan ada pergantian pemimpin, Kim tetap optimis hal itu tidak akan berpengaruh pada proyek ini.
"Hubungan Hanwha dan pemerintah Indonesia sangat baik. Di tengah situasi sekarang ini, kami tetap berupaya maksimal mempertahankan hubungan baik dengan pemerintah Indonesia," imbuh Kim.
Diketahui, tiga kapal selam yang saat ini dioperasikan TNI Angkatan Laut yakni KRI Alugoro-405, KRI Ardadedali-404, dan KRI Nagapasa-403, merupakan kapal selam Changbogo Class produk kerja sama antara PT PAL dan DSME.
Ketiga kapal selam tersebut dikerjakan antara PT PAL dan DSME melalui skema alih teknologi.
Foto: Tribunnews.com/Gita Irawan
Peneliti Imparsial Hussein Ahmad dalam Diskusi Publik bertajuk Mengukur Kinerja Menteri Pertahanan: Dari Alutsista Bekas, Pihak Ketiga Dalam Pengadaan Alutsista PT TMI, Hingga Kepemilikan Lahan di Sadjoe Cafe & Resto Tebet Jakarta Selatan pada Senin (15/1/2024).