Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Muncul isu mantan Panglima TNI Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto yang kini menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) akan dilantik menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni membocorkan sosok yang bakal mengisi kursi Menko Polhukam yang ditinggalkan Mahfud MD.
Bendahara Umum (Bendum) Partai NasDem itu mendengar kabar bahwa Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Rabu (21/2/2024), besok.
"Saya dengarnya begitu (Hadi Tjahjanto akan dilantik menjadi Menko Polhukam), besok dilantik," kata Sahroni yang dikonfirmasi wartawan, Selasa (20/2/2024).
"Terembus kabar Pak Hadi jadi Menko Polhukam," ucap Politikus NasDem ini.
Hanya saja Sahroni tidak menjelaskan siapa yang mengganti posisi Menteri ATR/BPN.
Dirinya menilai Hadi sangat cocok menjabat Menko Polhukam.
"Tidak salah pilih kalau Pak Hadi jadi Menko Polhukam," katanya.
AHY Jadi Menteri ATR?
Kabarnya juga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bakal mengisi posisi Menteri Agraria dan Tata Ruang (Menteri ATR)/Kepala BPN yang ditinggal Hadi Tjahjanto.
Lalu benarkah AHY akan jadi Menteri ATR/Kepala BPN?
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan informasi mengenai AHY akan dilantik jadi menteri Jokowi belum jelas.
"Kita tunggu saja," ujarnya ketika dikonfirmasi Tribunnews.com.
Wakil Ketua MPR RI ini mengatakan penunjukan menteri sepenuhnya hak prerogatif Presiden Jokowi.
AHY merupakan putra sulung Presiden ke-RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Putra Jokowi yang juga calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming menemui SBY di Cikeas, Bogor, Jawa Barat pada Senin (5/2/2024) lalu.
Hadir juga dalam pertemuan itu adalah AHY.
Usai pertemuan, AHY mengatakan dalam pertemuan berbicara soal Indonesia hari ini, Indonesia ke depan dalam menghadapi berbagai tantangan global yang kompleks.
Diberitakan sebelumnya, kursi Menko Polhukam saat ini dijabat oleh seorang Pelaksana Tugas (Plt) yang juga sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian.
Setelah mundurnya Mahfud MD, Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih belum menentukan penggantinya untuk mengisi jabatan resmi Menko Polhukam.
Namun, secara tegas Jokowi menyimpulkan jabatan Menko Polhukam nantinya diberikan kepada sosok nonparpol (partai politik).
Seiring dengan kabar tersebut, berbagai analisis muncul untuk menerka siapa calon pengganti Mahfud MD untuk menjabat posisi strategis di Pemerintahan.
Nama Yusril Ihza Mahendra mencuat.
Menteri Sekretaris Negara era Pemerintahan SBY itu secara tegas menyatakan enggan berandai-andai sebab dia merasa isu ini tidak perlu diseriusi.
"Saya tidak ingin berandai-andai. Biarkan saja dia menjadi berita sampai akhirnya berlalu dan dilupakan," kata Yusril kepada Tribunnews, Senin (5/2/2024).
Yusril juga menyatakan kabar ini hanya diembuskan oleh para pengamat politik dan hal ini menurut dia hanya sebagai bagian dari prediksi.
Oleh karena itu, pakar hukum tata negara tersebut enggan lebih jauh merespons kabar yang melibatkan namanya itu.
Hanya saja, Yusril menghormati apa yang menjadi prediksi dari para pengamat.
"Setahu saya itu prediksi para pengamat seperti Ujang Komarudin dan lain-lain Itu perkiraan dan analis akademis mereka. Saya menghargai pandangan para akademisi. Saya memilih diam untuk tidak memberikan tanggapan terhadap isu tersebut," tukas Yusril.
Sebelumnya memang beredar analisis pengamat menyebutkan nama Yusril Ihza Mahendra menjadi calon pengganti Mahfud MD menjadi Menko Polhukam.
Ada satu hal yang sedikit mengganjal analisis tersebut. Yakni tidak sesuai dengan keinginan Jokowi untuk memilih Menko Polhukam dari kalangan non-partai.
Sementara itu, hingga kini Yusril adalah Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB).
Bukan suatu kemustahilan jika hal itu terjadi lantaran Jokowi memang dikenal sulit ditebak masalah pergantian menteri dalam kabinetnya.
Buktinya, Mahfud MD adalah satu-satunya profesional dan ahli yang bukan seorang aparat TNI maupun Polri.
Padahal, deretan daftar Menko Polhukam sebelumnya didominasi prajurit berpangkat jenderal alias bintang empat.
Jokowi Tunjuk Tito Jadi Plt
Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara tentang penunjukkan Tito Karnavian sebagai Pelaksana tugas (Plt) Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) menggantikan Mahfud MD yang mengundurkan diri.
Jokowi mengatakan Tito mempunyai sejumlah pengalaman sehingga tepat menduduki posisi Plt Menko Polhukam.
"Pak Tito karena juga punya pengalaman di BNPT, di Kapolri, sekarang di Mendagri saya kira untuk memegang di Menkopolhukam kira-kira tidak ada masalah," kata Jokowi, di Bandung, Jawa Barat, Sabtu, (3/2/2024).
Jokowi belum memutuskan apakah nantinya akan menunjuk Menko Polhukam definitif mengganti jabatan sementara yang diemban Tito. Menurut Jokowi yang terpenting sekarang ini kerja di Kemenko Polhukam berjalan dengan baik.
"Kita lihat dulu lah yang penting organisasi berjalan dengan baik," katanya.
Jokowi mengatakan akan secepatnya menyiapkan nama untuk mengisi jabatan Menko Polhukam definitif. Nama tersebut bukan berasal dari partai politik.
"Dari non (parpol)," jelasnya.
Sebelumnya Jokowi telah menandatangani Keppres pemberhentian Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menkopolhukam.
"Pada hari ini, Jumat, 2 Februari 2024, Presiden telah menandatangani Keppres No 20/P Tahun 2024, yang berisi pemberhentian dengan hormat Bapak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam," kata Koordinator Staf Presiden Ari Dwipayana kepada wartawan, Jumat (2/2/2024).
Ari mengatakan bahwa Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ditunjuk menjadi Plt Menkopolhukam.
"Penunjukan Bapak Tito Karnavian sebagai Pelaksana Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Menko Polhukam Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 sampai adanya Menko Polhukam definitif," ujar Ari.
Menurut Ari, selain karena kementerian yang dipimpin Tito berada di bawah Kemenko Polhukam, mantan Kapolri itu merupakan pejabat senior.
"Pak Tito Karnavian kan termasuk di dalam jajaran menteri-menteri (di bawah) Kemenko Polhukam, dan termasuk salah satu menteri yang senior, selain juga ada beberapa menteri yang lain. Jadi, Bapak Presiden menunjuk beliau sebagai Plt Menko Polhukam," ujar Ari.(*)