Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto akan menerima kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan (HOR).
Pemberian pangkat Jenderal Kehormatan kepada Prabowo akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Mabes TNI Cilangkap Jakarta, Rabu (28/2/2024) besok.
Sebenarnya, pemberian pangkat Jenderal Kehormatan tak asing dilakukan di Indonesia.
Sebab sejumlah purnawirawan TNI yang sempat menjabat sebagai menteri pernah mendapatkan gelar serupa.
Sebut saja Luhut Binsar Pandjaitan dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang sudah lebih dulu mendapatkan gelar Jenderal Kehormatan.
Biasanya, pemberian pangkat didasarkan pada dedikasi dan kontribusi tokoh tersebut di dunia militer dan pertahanan.
Inilah daftar tokoh militer yang pernah menerima pangkat Jenderal Kehormatan sebelum Prabowo Subianto:
1. Jenderal TNI (HOR) Soesilo Soedarman
Soesilo Soedarman merupakan tokoh militer dari Cilacap, Jawa Tengah yang melanjutkan pendidikan ke Militer Akademi (MA).
Sebagai tentara, ia pernah menjabat sebagai Panglima Komando Wilayah Pertahanan (Pangkowilhan) Sumatra dan Kalimantan Barat pada periode 1980-1985.
Jabatan non-militer yang diembannya adalah Duta Besar RI untuk AS dari 18 Februari 1986 hingga 11 April 1988.
Pulang dari AS, ia diangkat menjadi Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi pada Kabinet Pembangunan V (1988—1993).
Baca juga: Apa Itu Jenderal Kehormatan? Pangkat yang Diterima Prabowo dan Daftar Tokoh yang Pernah Menerimanya
Kemudian, Soesilo Soedarman menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan pada Kabinet Pembangunan VI (1993—1998).
Salah satu anaknya, Dwisuryo Indroyono Soesilo pernah menjadi Menko Bidang Kemaritiman di era Presiden Jokowi pada 27 Oktober 2014 hingga 12 Agustus 2015.
2. Jenderal TNI (HOR) Soerjadi Soedirdja
Soerjadi Soedirdja dikenal sebagai seorang tokoh militer dan politikus Indonesia.
Ia lulus dari Akademi Militer Nasional Jurusan Infanteri (1962) dengan predikat Garuda Yaksa yang merupakan prestasi tertinggi bidang fisik, mental, dan akademik.
Jabatan non-militer yang diembannya adalah Gubernur DKI Jakarta periode 1992–1997.
Di masa kepemimpinannya, Soerjadi Soedirdja membuat proyek pembangunan rumah susun, menciptakan kawasan hijau, dan memperbanyak daerah resapan air.
Soerjadi juga memberlakukan Sistem Satu Arah (SSA) pada sejumlah ruas jalan.
Pria kelahiran Jakarta itu juga pernah menjadi Menteri Dalam Negeri (1999–2001) dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial dan Keamanan (2000).
3. Jenderal TNI (HOR) AM Hendropriyono
AM Hendropriyono dikenal sebagai tokoh intelijen dan militer Indonesia.
Ia lulus dari Akademi Militer Nasional (AMN) di Magelang pada 1967 dan bergabung dengan Komando Pasukan Sandi Yudha (Kopassandha) TNI AD atau kini Kopassus.
Dalam birokrasi pemerintahan, Hendropriyono pernah menjabat sebagai Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan Republik Indonesia (1996-1998).
Kemudian menjadi Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan (PPH) dalam Kabinet Pembangunan VII dan Menteri Transmigrasi dan PPH dalam Kabinet Reformasi Pembangunan.
Karier AM Hendropriyono semakin melejit setelah memimpin Badan Intelijen Negara (BIN).
Mertua dari mantan Panglima TNI Andika Perkasa ini dikukuhkan sebagai guru besar di bidang ilmu Filsafat Intelijen dari Sekolah Tinggi Intelijen Negara.
Ia menjadi satu-satunya dan pertama di dunia yang menjadi Guru Besar Intelijen.
4. Jenderal TNI (HOR) Hari Sabarno
Hari Sabarno juga merupakan tokoh militer. Ia lulusan tahun 1967 dari Akademi Militer Nasional, Magelang.
Jabatan non-militer yang diembannya adalah Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Gotong Royong (2001—2004).
Pada 12 Maret 2004, Hari Sabarno diangkat oleh Megawati Soekarnoputri menjadi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan ad interim menggantikan SBY yang mengundurkan diri.
Pada 2004, Hari Sabarno menerima kenaikan pangkat kehormatan dari Letjen (purnawirawan) menjadi Jenderal Kehormatan bersama dengan AM Hendropriyono.
Ia juga pernah tersandung kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran 2003-2005.
Atas perkara ini, Hari divonis 2,6 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsidair 3 bulan penjara.
Di tingkat kasasi, MA mengabulkan kasasi JPU KPK sehingga Hari Sabarno dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan.
5. Jenderal TNI (HOR) Agum Gumelar
Tokoh militer lain yang menerima gelar Jenderal Kehormatan adalah Agum Gumelar.
Agum Gumelar adalah lulusan Akmil.
Ia tercatat menjadi menteri sebanyak empat kali yaitu Menteri Perhubungan (1999–2000) dan Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi di Kabinet Persatuan Nasional (2000–2001).
Masih di kabinet yang sama, Agum Gumelar juga menjadi Menteri Koordinator Politik, Sosial dan Keamanan.
Saat di Kabinet Gotong Royong, ia ditunjuk menjadi Menteri Perhubungan.
Pada 1999-2003, Agum Gumelar menjadi Ketua Umum PSSI dan Ketua Komite Normalisasi PSSI (2011).
Di era Jokowi, Agum Gumelar ditunjuk sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres).
6. Jenderal TNI (HOR) Luhut Binsar Pandjaitan
Luhut Binsar Pandjaitan juga termasuk tokoh yang mendapat pangkat Jenderal Kehormatan pada November 2000.
Selama ini, Luhut dikenal Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
Sebelum menjadi anak buah Jokowi, Luhut pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2000–2001 di era Abdurrahman Wahid.
Sebelum menjadi menteri, ia menjabat Duta Besar RI untuk Singapura.
7. Jenderal TNI (HOR) Susilo Bambang Yudhoyono
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga pernah mendapatkan gelar Jenderal Kehormatan di era Presiden Megawati Soekarnoputri.
Saat itu, SBY masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Indonesia pada periode 2001-2004.
Ia dikenal sebagai presiden ke-6 RI periode 20 Oktober 2004 sampai 20 Oktober 2014.
SBY juga merupakan presiden pertama di era Reformasi yang terpilih melalui Pemilu secara langsung.
Saat ini, SBY menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.
8. Jenderal TNI (HOR) Chaerul Saleh
Chaerul Saleh adalah pejuang dan tokoh politik Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai wakil perdana menteri, menteri, dan ketua MPRS dari tahun 1957 sampai 1966.
Chaerul Saleh juga mengajukan ide negara kepulauan dengan batas teritorial 12 mil laut yang disahkan pada 13 Desember 1957.
Atas jasa-jasanya, Chaerul dianugerahi gelar kehormatan Jenderal TNI.
(Tribunnews.com/Sri Juliati/Gita Irawan)