Baca tanpa iklan
Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Yudisial RI (KY) menyatakan turut melakukan pemantauan terhadap tindak pidana Pemilu 2024 berdasarkan laporan masyarakat.
Kata Anggota KY Joko Sasmito, pihaknya melakukan sebanyak 52 perkara tindak pidana Pemilu, tak hanya di Jakarta tapi juga di daerah.
"Khususnya pemantauan tentang tindak pidana Pemilu, triwulan pertama Januari-Maret 52 laporan. bisa dilakukan KY pusat maupun penghubung KY di 20 tempat," kata Joko kepada awak media di Kawasan Cikini, Jakarta, Selasa (2/4/2024).
Kata dia, 52 laporan itu dibagi ke dalam beberapa klasifikasi perkara dari tindak pidana.
Tindak pidananya di antaranya mulai dari politik uang, ada 14 laporan; keputusan pejabat daerah yang menguntungkan dan merugikan peserta pemilu lainnya ada 9 laporan.
Baca juga: Pemerintahan Baru Palestina Harus Mempersiapkan Pemilu Legislatif dan Presiden Kata Presiden Abbas
Selanjutnya, memberikan suara lebih dari satu kali di Tempat Pemungutan Suara (TPS), ada 8 laporan.
"Keempat, perusakan TPS dan pembakaran logistik pemilu ini 3 laporan, merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu ada 3 laporan," ujar dia.
Setelah itu, sengketa partai politik ada 2 laporan, selanjutnya tindak pidana berupa ketidaknetralan ASN ada 2 laporan.
Baca juga: Sengketa Pemilu 2024, Perludem Harap MK Tak Terpaku pada Angka-angka Hasil Pemilu Tetapi Prosesnya
"Menggunakan kekerasan atau menghalangi seseorang untuk memilih yang menimbulkan gangguan ketertiban pelaksanaan pemungutan suara atau menggambarkan pemungutan suara, 1 laporan," ujar dia.
Tindak pidana selanjutnya yakni kata dia, melakukan perbuatan yang menyebabkan suara pemilih tidak bernilai, menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat suara atau berkurang ada 2 laporan.
Setelah itu, perkara pemalsuan data dan data pemilih, ada 1 laporan dan pelibatan anak dalam masa kampanye ada 1 laporan.
"Kedua belas, kampanye pemilu dengan menggunakan fasilitas pemerintah, ibadah, pendidikan ada 1 laporan, memakai dokumen palsu jadi caleg atau capres-cawapres ada 1 laporan," ujar dia.
Selanjutnya, perkara yang dilaporkan yakni mengacaukan atau mengganggu jalannya kampanye ada 1 laporan.
Terakhir, setiap anggota KPU, Provinsi, Kabupaten Kota, PPK PPS dan atau PPLN yang dengan sengaja membuat keputusan melakukan tindakan yang menguntungkan merugikan salah satu peserta pemilu ada 1 laporan.
"Jumlah 52 laporan," tukas Joko.