Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismai

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengumpulkan pejabat pembantunya untuk bahas pemberantasan judi online, di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis, (18/4/2024). Sebelumnya tahun lalu, Jokowi sempat merapatkan pemberantasan judi online.

Dalam rapat tersebut disepakati akan ada pembentukan satuan tugas atau task force pemberantasan judi online.

Langkah pemerintah ini dilakukan mengingat kembali maraknya judi online yang merasuk hingga ke masyarakat kecil.

Mereka yang ikut dalam rapat kali ini di antaranya Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung St Burhanuddin, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkoplhukam) Hadi Tjhajanto, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.

"Keputusannya satu minggu ini akan diputuskan langkah-langkah pembentukan task force terpadu dalam rangka pemberantasan judi online," ujar Menkominfo Budi Arie Setiadi, usai rapat.

Satgas ini, kata Budi, akan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga. Harapannya dengan pelibatan lintas lembaga maka pemberantasan judi online dapat dilakukan secara menyeluruh.

"Ini lebih ke kementerian lembaga nanti, semuanya. Holistik," katanya.

Baca juga: Bikin Anak Berbahasa Kasar hingga Kekerasan, Kominfo: Game Online Tak Taat Aturan Diblokir

Satgas atau task force  tersebut nantinya akan melibatkan Polri, Kejaksaan Agung, Kominfo, OJK, dan PPATK. Dan koordinator satgas tersebut akan ditentukan oleh Jokowi.

Pembentukan task force tersebut kata Budi Arie karena banyak keluhan mengenai kembali maraknya judi online di Indonesia. Mereka yang terjerumus judi online sebagian besar merupakan masyarakat kecil.

"Pak Presiden jelaskan di awal ada keluhan-keluhan masyarakat, masyarakat kecil main judi lagi. Menurut kamu bagaimana? Masih banyak kan? Nah, di situ kita jelasin juga ini langkahnya, kita harus tegas. Karena kamu aja bilang masih banyak. Jadi, perlu diberantas," katanya.