Hal tersebut karena Kementrian Kominfo, kata dia, memiliki wewenang untuk melakukan take down terhadap situs-situs judi online tersebut.

Di sisi lain, BSSN juga memiliki kemampuan untuk mendeteksi situs-situs judi online yang tersembunyi di dalam situs-situs resmi.

Dari aspek lalu lintas perbankan, lanjut dia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga harus dilibatkan.

Hal tersebut, karena data rekening-rekening janggal yang saat ini telah diblokir OJK disinyalir terkait dengan data PPATK terkait perputaran uang yang diduga berasal dari aktifitas judi online.

"Saya yakin dengan sinergi kolaborasi kementerian dan lembaga ini, ini juga akan mengefektifkan tugas dari task force tersebut. Termasuk juga Polri karena Polri melakukan patroli siber, kejaksaan, termasuk juga Kemenlu,", kata dia.

Sebelumnya, Hadi memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri membahas Pemberantasan Judi Online di ruang Rapat Nakula Lantai 6, Gedung A Kemenko Polhukam Jakarta Pusat pada Selasa (23/4/2024).

Rapat tersebut dihadiri sejumlah Menteri dan Kepala Lembaga beserta pejabat dari kementerian dan lembaga terkait.

Mereka yang terpantau hadir di antaranya Menkominfo Budi Arie Setiadi, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kepala BSSN Hinsa Siburian, dan Inspektur Jenderal Kemenkumham RI Reynhard Silitonga, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, dan Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada.

Tampak juga Wamenlu Pahala Nugraha Mansury, Ketua Dewan Komisioner (DK) OJK Mahendra Siregar, dan Sekretaris Kompolnas Benny J Mamoto.

Hadir pula perwakilan dari kementerian dan lembaga lainnya Kemensos, Kemenag, Kemendagri, BIN, Kemendikbud, dan Kemenkeu.

Rapat berlangsung tertutup dimulai sekira pukul 13.30 WIB hingga sekira pukul 15.30 WIB.

Instruksi Presiden

Pemerintah akan membentuk satuan tugas atau Satgas pemberantasan judi online. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan pejabat Kementerian dan Lembaga terkait untuk bahas pemberantasan judi online, di Istana Kepresidenan pada Kamis, (18/4/2024). 

Sebelumnya pada tahun lalu, Jokowi sempat membahas pemberantasan judi online dalam rapat.