Menteri Dalam Negeri: Prof. Sufmi Dasco
Menteri Luar Negeri: Dr. H. Fadli Zon, SS, M.Sc
Wakil Menteri Luar Negeri: Teuku Riefki Marsya
Menteri Pariwisata & Ekonomi Kreatif: Joko Santoso
Wakil Menteri Pariwisata & Ekonomi Kreatif: Helmi Yahya
Menteri Agama: Yaqut Cholil
Wakil Menteri Agama: Prof. Asep Saepudin Jahar.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: Prof.Dr.Yusril Mahendra
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: Dr. Hotman Paris Hutapea
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Teknologi: Prof. Dr. Arif Satria, SP, M.Si.
Wakil Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Teknologi: Dr. Ace Hasan Syadely
Menteri Kesehatan dan Badan Gizi: Dr.Terawan
Wakil Menteri Kesehatan dan Badan Gizi: Dr.Benny Oktavianus
Menteri Sosial, Kesejahteraan, Perempuan dan Anak: Rahayu Saraswati
Wakil Menteri Sosial, Kesejahteraan, Perempuan dan Anak: Grace Natalie
Menteri Riset & Kepala BRIN: Prof. Dr. Jend. TNI ( Purn) Dudung Abdurachman
Menteri Ketenagakerjaan: Dr. H. Ahmad doli Kurnia Tanjung, S.Si, M.T.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan: Dr. Agus Jabo
Menteri Perindustrian: Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita
Wakil Menteri Perindustrian: Haris Rusly Moti
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Ir. Rauf Purnama
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Prof.Dr.Oki Muraza
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: M.Ridwan Kamil
Menteri Perhubungan: Dr. HC. Iqnatius Jonan SE, MA.
Menteri Keuangan dan Kepala Bapenas: Sri Mulyani Indrawati, SE, M.Sc, Ph.D
Wakil Menteri Keuangan dan Kepala Bapenas: Kartika Wirjoatmodjo
Menteri Investasi: Bahlil Lahadalia
Menteri Komunikasi, Informatika & Digital: Budi Arie Setiadi
Wakil Menteri Komunikasi, Imformatika & Digital: Drs. Kaylani, SH. MH.
Menteri Perdagangan: Dr. Zulkifli Hasan
Menteri Pertanian: Andi Amran Sulaiman
Menteri Lingkungan Hidup: Budisatrio Djiwandono
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi: Mayjen TNI ( Purn) Bambang Eko S
Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi: Habiburokhman
Menteri Desa, Daerah Tertinggal & Transmigrasi: Dr. Budiman Sudjatmiko
Wakil Menteri Desa, Daerah Tertinggal & Transmigrasi: Drs. Firdaus, M.Si.
Menteri Tata Ruang, BPN & Kehutanan: Agus Harimurti Yudhoyono
Wakil Menteri Tata Ruang, BPN dan Kehutanan: Raja Juli Antoni
Menteri BUMN: Ir.Sakti Wahyu Trenggono
Wakil Menteri BUMN: T.Helmi
Menteri Kelautan dan Perikanan: TB Heru Rahayu
Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan: M. Riza Damanik
Menteri Pemuda & Olahraga: Dito Ariotedjo
Wakil Menteri Muda Pemuda & Olahraga: Arief Rosyid Hasan
Menteri Koperasi, UMKM & Pasar Tradisional: Maruarar Sirait
Wakil Menteri Koperasi, UMKM & Pasar Tradisional: Sudaryono
Menteri Sekretaris Pengendalian Pembangunan: Roberto Lumbun Gaol
Kepala BIN: Letjen. (TNI) I. Nyoman Cantiyasa
Kepala Badan Pangan Nasional: Arief Prasetyo Adi
Kepala Badan Gizi Nasional: Prof. Dadan Mindayana
Kepala Badan Penerimaan Negara: Prof.Dr.Bambang Brodjonegoro
Kepala Staf Kepresidenan: Nusron Wahid
Terkait susunan kabinet Prabowo-Gibran yang berdedar di media sosial ini, belum ada keterangan dari pihak Prabowo-Gibran maupun dari TKN Prabowo-Gibran.
Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi akan Didominasi Orang Partai
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga menilai Kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berpeluang besar akan didominasi oleh orang-orang partai daripada dari kalangan profesional (non partai).
Jamil mengatakan, hal itu terjadi karena Kabinet Prabowo-Gibran akan didukung koalisi gemuk. Di antaranya Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PKB, Nasdem, dan beberapa partai lainnya yang tidak masuk Senayan.
"Semua partai itu tentu akan diakomodir untuk masuk ke kabinet Prabowo-Gibran," kata Jamil, saat dihubungi Tribunnews.com, pada Jumat (26/4/2024).
"Sebagian kecil sisanya akan diambil dari kalangan profesional," sambungnya.
Menurut Jamil, mereka yang diambil dari kalangan profesional dan non partai ini berasal dari sosok yang punya kapasitas mumpuni, sehingga peluang berhasil memimpin di kementerian sangat terbuka.
Biasanya menduduki bidang perekonomian, khususnya keuangan.
Baca juga: 3 Orang Dekat Jokowi yang Potensial Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran, Siapa Saja Mereka?
Lebih lanjut, Jamil menilai, banyaknya partai pendukung akan berpengaruh pada partai oposisi. Terutama DPR RI yang akan dikuasai partai pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Partai oposisi akan terulang saat Jokowi berkuasa di mana kekuatannya akan sangat lemah. Jadi, DPR RI akan dikuasai partai pendukung pemerintah (Prabowo-Gibran). Sebab, mereka akan menguasai kursi di DPR RI," ucapnya.
Dengan demikian, ia menilai, partai oposisi di DPR akan sangat lemah. Kelompok ini tidak akan berdaya berhadapan dengan partai pendukung pemerintah.
"Jadi, DPR RI berpeluang besar kembali menjadi lembaga stempel pemerintah. DPR hanya mengaminkan kehendak pemerintah," ujar Jamil.
Hal itu, menurutnya, akan memperlemah check and balances sekaligus memperlemah demokrasi di Indonesia.
"Situasi ini tentu akan menghawatirkan bagi siapa pun pecinta demokrasi di Tanah Air," ungkapnya.
Syarat jadi menteri di kabinet Prabowo-Gibran
Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menjelaskan syarat untuk menjadi calon menteri yang duduk di pemerintahan presiden-wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
“Syarat untuk bisa menjadi menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran adalah mereka orang yang mengetahui, memahami dan menyetujui program presiden baik yang dikampanyekan ataupun yang dibicarakan dalam debat presiden dan wakil presiden,” kata Muzani di gedung DPR, Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Kata Muzani, memahami dan menyetujui program Prabowo-Gibran adalah sebuah keharusan bagi para calon menteri. “Dia akan melaksanakan program kerja dari kebijakan presiden, bukan kebijakan menteri. Kebijakan menteri sebagai elaborasi atau penterjemahan dari kebijakan presiden,” tutur Muzani.
Presiden Jokowi siapkan transisi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyiapkan transisi Kabinet Indonesia Maju ke pemerintahan selanjutnya menyusul penetapan capres-cawapres 2024 terpilihPrabowo-Gibran.
"Pemerintah mendukung proses transisi dari pemerintahan sekarang ke nanti pemerintahan baru," kata Jokowi di SMKN 1 Rangas, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Selasa (23/4/2024).
Presiden Jokowi menyatakan menghormati putusan MK yang bersifat final dan mengikat.
Diketahui, dalam putusannya MK menolak seluruh gugatan hasil Pilpres 2024 yang diajukan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Dengan demikian, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sah menjadi pemenang Pilpres 2024 seperti hasil hasil penghitungan KPU RI. (tribun network/thf/Tribunnews.com/TribunMedan.com)