Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Koalisi pendukung Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka semakin gemuk.
Terbaru, NasDem dan PKB yang sebelumnya mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam Pilpres 2024 resmi mengumumkan untuk bergabung ke koalisi Prabowo-Gibran.
Hal ini disampaikan di hari yang sama yaitu pada Kamis (25/4/2024) oleh Ketua Umum NasDem, Surya Paloh dan Cak Imin selaku Ketua Umum PKB.
Sehingga, jika ditotal, 10 partai masuk dalam koalisi 'gemuk' Prabowo-Gibran.
Adapun enam partai diantaranya adalah partai yang berada di parlemen yaitu Gerindra, Golkar, PKB, NasDem, Demokrat, dan PAN.
Sementara sisanya adalah partai di luar parlemen yaitu PSI, PBB, Garuda, serta Gelora.
Lalu, pada wawancara eksklusif dengan Tribunnews, Ketua Dewan Pakar PAN, Drajad Wibowo menyebut bahwa komposisi jatah menteri bagi para partai pendukung Prabowo-Gibran sudah disepakati bersama.
Baca juga: Ketimbang Ganjar, Mahfud Dinilai Lebih Berpeluang Gabung Kabinet Prabowo
Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengetahui jatah menteri bagi tiap partai pengusung Prabowo-Gibran.
"Kalau di KIM dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran, dan juga diketahui Pak Jokowi (terkait jatah kursi menteri untuk partai) sudah disepakati bersama formulanya."
"Kalau portofolionya apa saja, itu masih geser-geser tapi intinya bincang-bincang formula dan struktur kabinet sudah ada," ujarnya.
Alhasil, menjadi pertanyaan bagaiamana komposisi jatah kursi menteri di Kabinet Prabowo-Gibran? Apakah mayoritas akan berisi dari unsur partai atau kombinasi antara kader partai pengusung dengan sosok yang berlatarbelakang profesional?
Pengamat: Kemungkinan Komposisi Menteri Prabowo-Gibran 55 Persen Partai, Sisanya Profesional
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai mayoritas menteri di Kabinet Prabowo-Gibran berasal dari partai pengusung.
Menurutnya, menteri yang berasal dari partai sebesar 55 persen dan sisanya merupakan sosok berlatarbelakang profesional.
"Kelihatannya komposisi Kabinet Prabowo-Gibran nanti banyak diisi parpol. Kemungkinan komposisinya bisa 55 persen parpol, 45 persen profesional, gitu," tuturnya kepada Tribunnews.com, Rabu (1/5/2024).
Ujang menilai masih banyaknya menteri dari unsur partai sebagai wujud akomodir Prabowo-Gibran kepada parpol pengusung mereka dalam Pilpres 2024.
Sehingga, sambungnya, hal ini membuat komposisi menteri yang memiliki latarbelakang sebagai profesional akan berkurang.
Bahkan, Ujang mengatakan bisa saja 60 persen menteri di Kabinet Prabowo-Gibran berasal dari kader partai pengusung.
"Itu konsekuensi dari koalisi gemoy atau koalisi gemuk yang dibangun oleh Prabowo-Gibran, ya."
"Katakanlah mengisyaratkan dukungan parpol yang besar dan banyak sehingga harus mengakomodir banyak menteri dari partai-partai itu," ujarnya.
Kendati demikian, Ujang tidak terlalu mempermasalahkan terkait menteri yang ditunjuk Prabowo-Gibran merupakan kader partai atau berlatarbelakang profesional.
Terpenting, katanya, para menteri yang sudah dipilih mampu bekerja dan berintegritas.
"Yang jelas baik (menteri) dari parpol maupun profesional, mencari orang yang hebat, bisa bekerja, dan ahli, serta menerjemahkan visi dan misi serta bisa menerjemahkan program-program hingga mengimplementasikan di kementerian," tuturnya.
Lalu, ketika ditanya terkait pos kementerian mana yang harus diisi oleh profesional, Ujang mengatakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak boleh diisi oleh sosok dari partai.
"Yang saya lihat dan saya nilai, pos-pos proporsional yang mungkin Kementerian Keuangan, menjadi bendahara negara karena yang bersangkutan harus mengurusi uang negara. Jadi jangan diisi orang parpol," ujarnya.
Kemudian, saat ditanya juga soal pos Kementerian Koordinator (Kemenko), Ujang menganggap orang yang mengisi posisi tersebut harus bersifat kombinasi yaitu sosok yang berasal dari partai dan profesional.
"Tergantung kebutuhan dari Prabowo saja. Bisa mengangkat dari parpol dan profesional juga. Itu hak prerogratif presiden," pungkasnya.
(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)
Artikel lain terkait Kabinet Prabowo-Gibran