Dari internal Koalisi Indonesi Maju (KIM) sendiri, wacana bergabungnya PKS sudah mendapat penolakan dari Partai Gelora yang memang lahir karen konflik di internal PKS.
Selain itu, yang menurut Emrus cukup janggal bagi PKS jika bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran lantaran mereka selama ini membawa jargon perubahan.
Sedangkan Prabowo-Gibran adalah pihak yang membawa jargon melanjutkan dari pemerintahan saat ini.
"Masa dua tagline atau dua perjuangan politik yang berbeda disatukan, dan seolah-olah rakyat itu menjadi seolah-olah milik partai, itu tidak boleh," kata Emrus.
Menurut Emrus, sekalipus PKS bersama PKB dan NasDem yang tadinya berada di Koalisi Perubahan ingin masuk ke pemerintahan Prabowo-Gibran, maka seharusnya mereka meminta izin terlebih dahulu kepada pemilihnya.
Sebab, para pemilih ketiga partai itu tentunya adalah mereka yang berharap pada perubahan dan bukan barisan yang ingin melanjutkan gerbong pemerintahan saat ini.
"Jangan langsung serta-merta mereka mendukung Prabowo, sementara rakyat tidak ditanya karena rakyat memilih mereka karena perubahan."
"Jadi saya kira tidak ada alasan bagi PKB, NasDem, dan PKS, oh pemilu sudah selesai, sehingga kita bergabung membangun bangsa dan negara," paparnya.
Karenanya ketimbang parpol di Koalisi Perubahan, ia menilai lebih pantas partai pendukung Ganjar-Mahfud yang masuk di pemerintahan Prabowo-Gibran, termasuk PDIP.
"Paslon nomor 3 (Ganjar-Mahfud) nah itu kan koalisi, yaitu perubahan dan melanjutkan, kan begitu. Contoh, mereka ingin melakukan perubahan di bidang katakanlah food estate, misalnya, yang dipertanyakan tidak begitu berhasil. Tapi mereka melanjutkan juga apa, yaitu IKN."
"Artinya apa? Mereka pasti melanjutkan pembangunan Jokowi sebagian, sebagian lagi dirubah. Nah, artinya apa? PFI Perjuangan membawa, yaitu continuity and change, jadi melanjutkan dan perubahan," ujar Emrus.
PAN Ingatkan Pentingnya Partai di Luar Kekuasaan
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto mengatakan peran partai oposisi juga sangat penting untuk mengawal Pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka ke depannya.
Hal ini merespons penolakan Partai Gelora terhadap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk bergabung dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran.