TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perseteruan politik di Pilpres 2024 nyaris tidak berbekas.

Partai pendukung pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud sepertinya akan masuk dalam pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan.

Setelah Nasdem dan PKB, PKS diprediksi akan menyusul masuk ke istana dan bergabung dalam koalisi gemuk Prabowo-Gibran.

Santernya isu PKS gabung ke pemerintahan kian dikuatkan dengan pernyataan Wakil Ketua Partai Gerindra Habiburokhman.

Ia memastikan, Prabowo sebagai presiden terpilih akan coba mengajak PKS bergabung ke pemerintahannya untuk lima tahun ke depan.

Menurutnya, Prabowo ingin setiap kekuatan politik bersatu untuk membangun bangsa. PKS, sebagai salah satu partai politik besar di Indonesia, tentu termasuk kekuatan yang ingin dirangkul Prabowo.

"Seperti disampaikan Pak Prabowo, kami ingin mengedepankan politik merangkul. PKS tentu salah satu elemen penting di bangsa ini yang salah satu dari sembilan partai [parlemen], yang memang harus kita rangkul," jelas Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2024).

Ia menambahkan, Partai Gerindra dan PKS juga sudah menjalin persahabatan sejak lama. Sehingga terkait pertemuan Prabowo dengan PKS dan wacana diajak bergabung hanya persoalan teknis saja.

"Nggak ada hambatan juga, nggak ada hambatan psikologis ya. Sebetulnya kemungkinan besar soal teknis-teknis saja," ujar Habiburokhman di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/5/2024).

PKS juga disebutnya memiliki andil besar terhadap perjalanan politik Prabowo. Ia mengeklaim, PKS juga menjadi salah satu partai politik yang diprioritaskan untuk diajak bergabung dengan koalisi pemerintahan periode 2024-2029.

Emrus: Pendukung Ganjar-Mahfud lebih layak

Kedekatan PKS dan Prabowo ini ditanggapi Komunikolog yang juga mantan Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Emrus Sihombing.

Ia menilai, ketimbang Koalisi Perubahan, parpol yang tergabung dalam koalisi 03 lebih layak masuk di pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Saya pikir belum ada kepastian PKS akan bergabung dengan Prabowo. Karena itu sebatas wacana di ruang publik, belum ada suatu pertemuan-pertemuan, pembicaran-pembicaran dari antar elit utamanya," kata Emrus, Senin (6/5/2024).

Dari internal Koalisi Indonesi Maju (KIM) sendiri, wacana bergabungnya PKS sudah mendapat penolakan dari Partai Gelora yang memang lahir karen konflik di internal PKS.

Selain itu, yang menurut Emrus cukup janggal bagi PKS jika bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran lantaran mereka selama ini membawa jargon perubahan.

Sedangkan Prabowo-Gibran adalah pihak yang membawa jargon melanjutkan dari pemerintahan saat ini.

"Masa dua tagline atau dua perjuangan politik yang berbeda disatukan, dan seolah-olah rakyat itu menjadi seolah-olah milik partai, itu tidak boleh," kata Emrus.

Menurut Emrus, sekalipus PKS bersama PKB dan NasDem yang tadinya berada di Koalisi Perubahan ingin masuk ke pemerintahan Prabowo-Gibran, maka seharusnya mereka meminta izin terlebih dahulu kepada pemilihnya.

Sebab, para pemilih ketiga partai itu tentunya adalah mereka yang berharap pada perubahan dan bukan barisan yang ingin melanjutkan gerbong pemerintahan saat ini.

"Jangan langsung serta-merta mereka mendukung Prabowo, sementara rakyat tidak ditanya karena rakyat memilih mereka karena perubahan."

"Jadi saya kira tidak ada alasan bagi PKB, NasDem, dan PKS, oh pemilu sudah selesai, sehingga kita bergabung membangun bangsa dan negara," paparnya.

Karenanya ketimbang parpol di Koalisi Perubahan, ia menilai lebih pantas partai pendukung Ganjar-Mahfud yang masuk di pemerintahan Prabowo-Gibran, termasuk PDIP.

"Paslon nomor 3 (Ganjar-Mahfud) nah itu kan koalisi, yaitu perubahan dan melanjutkan, kan begitu. Contoh, mereka ingin melakukan perubahan di bidang katakanlah food estate, misalnya, yang dipertanyakan tidak begitu berhasil. Tapi mereka melanjutkan juga apa, yaitu IKN."

"Artinya apa? Mereka pasti melanjutkan pembangunan Jokowi sebagian, sebagian lagi dirubah. Nah, artinya apa? PFI Perjuangan membawa, yaitu continuity and change, jadi melanjutkan dan perubahan," ujar Emrus.

PAN Ingatkan Pentingnya Partai di Luar Kekuasaan

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto mengatakan peran partai oposisi juga sangat penting untuk mengawal Pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka ke depannya.

Hal ini merespons penolakan Partai Gelora terhadap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk bergabung dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Yandri menuturkan PAN tak ikut campur mengenai sikap Gelora menolak PKS untuk bergabung.

"Nah bagi PAN siapa yang diajak atau tidak diajak, siapa yang bergabung atau tidak bergabung itu kami serahkan kepada Pak Prabowo dan tentu juga kepada partai yang akan diajak," kata Yandri kepada Tribunnews.com, Sabtu (4/5/2024).

Namun, dia menilai peran partai oposisi juga sangat penting sebagai penyeimbang Pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Menurut kami penting juga partai-partai ada juga sebagian yang ada di luar pemerintahan," ujar Yandri.

Yandri menjelaskan PKS merupakan partai yang sudah terlatih baik berada di dalam maupun luar pemerintahan.