Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim penanganan darurat bencana banjir lahar hujan atau galodo Sumatra Barat menggelar rapat di Istana Bung Hatta Bukittinggi pada Rabu (22/5/2024).

Rapat tersebut menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo setelah melakukan tinjauan ke lokasi terdampak galodo di Kabupaten Agam Sumatera Barat pada Selasa (21/5/2024) lalu.

Baca juga: Tim SAR Temukan Jenazah Terakhir Korban Galodo Kabupaten Agam Tersangkut di Sungai

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, mengatakan dalam rapat yang dipimpin oleh Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Fajar Setyawan, terdapat empat langkah mendesak yang perlu segera dilaksanakan.

Empat hal tersebut, kata dia, sebagai langkah mitigasi untuk antisipasi risiko potensi bencana serupa di kemudian hari.

Empat hal tersebut, kata dia, antara lain peledakan batu-batu besar material Gunungapi Marapi, normalisasi daerah aliran sungai, pembangunan sabo dam, dan penguatan Early Warning System.

Baca juga: UPDATE: BNPB Ralat Data Korban Meninggal Akibat Galodo di Sumatera Barat Jadi 61 Orang

"Peledakan batuan material Gunungapi Marapi diperlukan agar jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi di hulu, material batuan ini tidak menyumbat alur aliran air," kata Abdul Muhari dalam Siaran Pers BNPB pada Kamis (23/5/2024).

Terkait pembangunan sabo dam, Presiden telah menginstruksikan pembangunan sebanyak 56 sabo dam di beberapa wilayah sungai yang berhulu ke Gunungapi Marapi. 

Kementerian PUPR, kata dia, merencanakan akan memulai pembangunan sabo dam sebanyak delapan unit pada tahun 2024 ini.

"Pada tahun 2025 akan dilanjutkan pembangunan sabo dam sebanyak 34 unit dan tahun 2026 sebanyak 14 unit," sambung dia.

Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto juga telah menyatakan pihaknya akan memperkuat sistem peringatan dini galodo di sekitar kawasan rawan bencana Gunungapi Marapi saat rapat koordinasi penanganan darurat di Istana Bung Hatta, Bukittinggi Sumatera Barat pada Kamis (16/5/2024).

Baca juga: UPDATE: BNPB Ralat Data Korban Meninggal Akibat Galodo di Sumatera Barat Jadi 61 Orang

Ia mengatakan pihaknya akan mendorong penguatan sistem peringatan dini bagi masyarakat khususnya yang berada tidak jauh dari kaki Gunungapi Marapi di Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam. 

Nantinya, kata dia, pembangunan sistem peringatan dini tersebut akan bekerjasama dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). 

"Segera buat sistem peringatan dini menggunakan kabel untuk mengukur tinggi muka air karena kan itu tidak mahal jadi bisa menggunakan hibah dan rehabilitasi atau dana siap pakai nanti kami akan terus mendampingi pemerintah daerah," kata dia. 

Ia meminta pemerintah pusat dan daerah mengawal dan merealisasikan pembangunan sabo dam sebagai bagian dari infrastruktur mitigasi.

Selain itu, ia juga agar rambu zona bahaya serta alat pemantau curah hujan dan ketinggian muka air sungai dipasang.

"Mohon pembangunan sabo dam itu dikawal, tahun ini sampai tahun depan bisa 25 sabo dam bersama Kementerian PUPR, ini bagian dari infrastruktur mitigasi di aliran lahar dingin," kata dia. 

Penguatan kesiapsiagaan, mitigasi, dan peringatan dini tersebut merupakan bagian dari amanah UU Nomor 24 Tahun 2007 di mana penanggulangan bencana meliputi upaya prabencana dan pascabencana. 

Tahap prabencana tersebut meliputi pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini. 

Baca juga: UPDATE: BNPB Ralat Data Korban Meninggal Akibat Galodo di Sumatera Barat Jadi 61 Orang

Hal tersebut dinilai menjadi kunci guna mengurangi risiko bencana di masa mendatang termasuk dalam upaya meminimalisir dampak korban jiwa. 

Pembuatan sistem peringatan dini tersebut sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan oleh BMKG.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, dalam rapat, mengatakan perlu adanya sistem peringatan dini bencana banjir bandang atau galodo langsung di masyarakat.

Sebab, kata dia peringatan dini yang selama ini ada dan dikeluarkan BMKG hanya terkait dengan peringatan dini hujan. 

"Sebelum terbangunnya sabo dam hujannya harus terus dimonitor peringatan dini yang kami sampaikan adalah peringatan dini hujan dan ini tidak terkait dengan peringatan dini banjir lahar jadi harus ada alat untuk mengukur tinggi muka air di sungai aliran lahar, seperti bentang kabel jadi kalau sudah terputus sirine akan berbunyi dan itu dipasang di hulu atas," kata Dwikorita. 

Ia mengatakan setelah melakukan analisa di wilayah Sumatra Barat, ditemukan bahwa meskipun musim kemarau namun wilayah Sumatra Barat tetap hujan. 

Sehingga, lanjut dia, diperlukan penanganan jangka panjang secara permanen berupa kesiapsiagaan dan mitigasi guna mengantisipasi bencana serupa terulang lagi. 

"Karena memang di sekitar kaki Gunungapi Marapi banyak pertemuan sungai, bahkan hingga tiga sungai maka ini perlu ditangani dengan kesiapsiagaan dan mitigasi jangka panjang ini menjadi ancaman berikutnya dikhawatirkan lebih besar kami tidak menakuti tapi ini harus ditangani bersama, apabila tidak ada hujan insyaAllah aman," kata Dwikorita.

Presiden Kunjungi Lokasi Terdampak

Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo (Jokowi) didampingi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, S. Sos., M.M., dan Kepala Basarnas Marsdya TNI Kusworo meninjau lokasi terdampak galodo di wilayah Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada Selasa (21/5/2024 lalu). 

Setelah peninjauan, Presiden menginstruksikan untuk membuat sabo dam di sekitar Gunungapi Marapi.

Sabo dam rencananya dibuat untuk mencegah kejadian serupa dan mengurangi dampak yang akan timbul.

Setelah dihitung, kata dia, dibutuhkan 56 sabo dam.

"Yang ada sekarang baru dua sehingga diperlukan tambahan lagi yang banyak. Saya perintahkan tahun ini harus dimulai (pengerjaannya), terutama di tempat - tempat sangat penting, segera harus dimulai," kata presiden dalam siaran Pers Humas BNPB pada Selasa (21/5/2024).

Sebelumnya Presiden memulai kunjungannya ke salah satu lokasi terdampak yaitu Nagari Bukit Batabuah.

Di sana, presiden dan rombongan melihat secara langsung rumah warga yang rusak terdampak galodo yang terjadi pada Sabtu (11/5/2024) lalu. 

Presiden juga meninjau salah satu sungai yang memiliki hulu di Gunungapi Marapi dan melihat proses pembersihan material yang terbawa banjir lahar dingin. 

Berdasarkan data BPBD Kabupaten Agam hingga Senin (20/5/2024) di Nagari Bukit Batabuah terdapat sembilan orang meninggal dunia, 23 uni rumah rusak berat, empat rusak sedang empat dan 23 rusak ringan. 

Jokowi lalu meninjau lokasi pengungsian di Lapangan Batu Taba yang dekat jauh dari lokasi pertama. 

Ia kemudian berdialog dengan masyarakat terdampak dan juga memberikan sejumlah bantuan di antaranya rumah secara simbolis.
 
Presiden mengatakan penanganan galodo sudah berjalan.

Proses evakuasi korban, penanganan pengungsi, pembangunan jalan dan jembatan - jembatan darurat, kata dia, semua sudah dilakukan. 

"Masih ada satu (sampai) dua yang masih proses, kita kejar agar semua kembali normal," kata Presiden.

Ia juga mengatakan warga yang terdampak paling parah dan berada di kawasan berbahaya akan direlokasi ke tempat lebih aman. 

Presiden mengatakan tidak mungkin membiarkan warga membangun rumah lagi di jalur berbahaya sehingga mereka akan direlokasi.

"Yang memang harus direlokasi, lahannya sudah disiapkan dan ditentukan bupati," kata Presiden. 

Akibat bencana tersebut, tercatat sebanyak 62 orang tewas dan 10 orang warga Kabupaten Tanah Datar masih dalam pencarian hingga Kamis (23/5/2024)