TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sindiran demi sindiran dilontarkan kepada PDIP terkait proses pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Bahkan dalam rakernas akhir pekan lalu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kembali melontarkan sindiran menohok.

Megawati menyentil terkait soal pemimpin otoriter hingga revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (MK).

Apakah ini menjadi sinyal kuat bahwa parpol berlambang moncong banteng putih itu akan menjadi oposisi selama lima tahun ke depan?

Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin punya pendapat berbeda.

Ia mengaku memang sudah memprediksi bahwa partai yang dinahkodai Megawati Soekarnoputri itu tak akan mengumumkan sikap politikn gabung pemerintah atau oposisi di Rakernas V yang berlangsung di Jakarta Utara.

Ujang menilai, partai berlogo banteng hitam itu memutuskan sikap politiknya pada saat momentum yang tepat.

“Ya kalau saya melihatnya kenapa belum mengumumkan keputusan di luar pemerintahan atau masuk pemerintahan sudah saya prediksi tidak akan diumumkan kemarin Rakernas nanti nunggu momentum yang pas dan tepat,” ucap Ujang saat dihubungi Wartakotalive.com, Senin (27/5/2024).

Menurut Ujang, jika saat Rakernas diumumkan arah politik PDIP, maka PDIP tak akan menjadi sorotan publik kembali.

“Kalau diumumkan kemarin pas Rakernas PDIP tidak akan jadi pusat perhatian lagi, tak ada pemerintahan lagi karena sudah tuntas sudah memilih oposisi atau koalisi,” ucap Ujang.

Dia menilai, PDIP sedang menjaga eksistensi dan konsistensi usai kalah di Pilpres 2024.

“Jadi politik itu butuh instrumen butuh cara untuk tetap bisa menjaga eksistensi dan konsistensi, eksistensi dalam pemberitaan nasional lalu konsistensi juga dalam konteks bertahan dengan prinsip sikap untuk menjaga pemerintahan yang baik,” ucap Ujang.

Ujang menuturkan, PDIP bukan ragu dalam memutuskan arah politiknya namun hanya mengulur waktu dan akan diumumkan pada menit-menit terakhir sebelum Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik pada Oktober 2024 mendatang.

“Jadi saya melihat bukan masih ragu, bahwa itu strategi mengulur (waktu) pasti menit diujung permainan baru umumkan karena pelantikan Prabowo masih panjang di Oktober 2024. Jadi kalau diumumkan sekarang tidak seksi jadi pasti di ujung (umumkannya),” ucapnya.

“Saya melihat agar ada ruang diskusi agar ada ruang dialog dengan partai kubu pemerintah. Ini hanya bagian dari strategi saja, jadi bagian hal yang sudah kita baca sejak lama bagi saya tidak aneh kalau PDIP menyimpan amunisinya, menyimpan prinsipnya, perilkunya yaitu perilaku oposisi atau pemerintah disimpan terlebih dahulu,” ungkap Ujang.

Ujang juga membeberkan, untung ruginya jika PDIP menjadi oposisi ataupun sebaliknya.

“Kalau untungnya mendapat kekuasaan, jabatan dapat menteri lagi dan akses kekuasaan masih ada di PDIP kan begitu, pejabat-pejabat lain aman yang terkait PDIP,” jelas dia.

“Kalau oposisi ya beda, akses kekuasaan tertutup dan akan “bersitegang” dengan pemerintah dan akan dikerjai pemerintah dengan hal-hal tertentu,” tutupnya.

Rakernas PDI Perjuangan

Sejumlah momen mewarnai acara penutupan Rakernas V PDIP di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Minggu (26/5/2024).

Di antaranya tangis dari Ketua DPP PDIP, Puan Maharani saat membacakan rekomendasi Rakernas V PDIP.

Momen tersebut terjadi ketika Puan membacakan poin ketujuh.

Puan mengatakan, PDIP mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah mendukung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024.

"Dan PDIP dipercaya rakyat memenangkan pemilu legislatif tiga kali berturut-turut, kepercayaan rakyat harus diwujudkan untuk memperbaiki Tiga Pilar Partai (Struktural, LegIslatif, dan Eksekutif)," kata Puan.

Puan bergetar saat membacakan poin tersebut. Ia tampak mengusap air matanya.

Ribuan kader yang hadir dalam Rakernas V PDIP lantas bersorak memberikan dukungan kepada Ketua DPR RI tersebut.

Puan menegaskan PDIP menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat atas perilaku kadernya pada Pemilu 2024.

"Sehubungan dengan adanya perilaku kader partai yang tidak menjunjung tinggi etika politik, tidak berdisiplin, dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ideologi partai, serta melakukan pelanggaran konstitusi dan demokrasi, Rakernas V partai menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.

Selanjutnya, jelas Puan, Rakernas V PDIP merekomendasikan supaya sistem rekrutmen, pelatihan, kaderisasi, dan penugasan partai disempurnakan.

Tujuannya agar apa yang terjadi dengan penyimpangan perilaku kader pada Pemilu 2024 tidak terulang kembali.

Megawati Didorong jadi Ketua Umum

Rakernas V PDIP mendorong Megawati Soekarnoputri kembali menjabat sebagai ketua umum pada periode 2025-2030. 

Hal ini disampaikan Puan Maharani ketika membacakan rekomendasi hasil Rakernas V PDIP.

Puan mengatakan Megawati didorong kembali menjadi ketua umum berdasarkan pandangan DPD PDIP se-Indonesia.

"Rakernas V partai setelah mendengarkan pandangan umum DPD PDIP se-Indonesia memohon kesediaan Prof. Dr. Megawati Soekarnoputri untuk dapat langkat dan ditetapkan kembali sebagai Ketua Umum PDIP, periode 2025-2030 pada Kongres VI tahun 2025," kata Puan.

Sontak ribuan kader yang hadir pun tampak bersorak.

Mantan calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, juga bertepuk tangan.

Sementara Megawati Soekarnoputri mengungkapkan alasan partainya belum memutuskan akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto atau tidak.

Megawati menyampaikan hal ini saat memberikan pidato politik penutupan Rakernas V PDIP.

Ia mengatakan sikap PDIP didasarkan pada pemikiran mana yang akan membawa bangsa Indonesia menjadi lebih baik, berdaulat, dan berdiri di atas kaki sendiri.

"Itulah landsan pilihan sikap. Sikap. Sikap politik kita. Makanya kalau enggak ada yang ikut, enggak disiplin sudah tahu toh ibu mau ngapain," kata Megawati.

Ia menjelaskan, sikap partai berlambang banteng moncong putih itu harus dihitung secara politik.

"Kalau menit ini saya ngomong kan harus dihitung secara politik lho," ujar Megawati yang disambut tepuk tangan dari para kader PDIP.