Menurutnya, ada indikasi bahwa pengembangan IKN di Kalimantan Timur sulit dieksekusi.
"Secara politik pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin dirugikan dengan pengunduran diri itu. Karena dianggap pengembangan IKN itu sulit, berat untuk bisa dieksekusi, dilaksanakan," ujar Ujang saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (4/6/2024).
"Mengapa berat? Kepala dan Wakil Kepala mundur. Tentu mundurnya ini kan menurut saya bagian dari persoalan politik. Entah mundur dengan ikhlas, entah ditekan mundur kita tidak tahu," ucap dia.
Sementara itu, jika dilihat dari sisi pengaruh maka pengunduran diri Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN memberi dampak besar.
Sebab, akan berkaitan dengan kepercayaan terhadap investor. Bisa jadi, ke depannya investor tidak yakin untuk menanamkan modal di IKN.
"Ini akan jadi persoalan. Pembangunan IKN menyangkut dana, dana itu dari investor. Ketika masalah politik ada, lalu ada yang mundur tentu akan berpengaruh kepada soal investor yang tidak mau masuk. Seperti itu pengaruh besarnya," papar dia.
Meski demikian, Ujang menilai, pengunduran diri dua pimpinan Otorita IKN itu belum memberi dampak signifikan terhadap pemerintah Presiden dan Wakil Presiden terpilih mendatang, yakni Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
"Karena kan ini masih pemerintahan Jokowi, ya paling nanti kalau Pak Prabowo dilantik, ya tentu kita akan lihat nanti kebijakan Prabowo ke depan seperti apa terkait IKN," ujar Ujang.
"Apakah melanjutkan atau memang biasa-biasa saja, yang saya maksud biasa itu, kalau pembiayaan tidak sanggup ya Prabowo juga akan realistis," kata dia.
Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, selain target yang kurang realistis itu diduga keduanya mengundurkan diri karena mayoritas pembiayaan pembangunan IKN masih menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Selain itu juga ada persoalan infrastruktur, pendanaannya yang saat ini masih menggunakan APBN dan belum ada investor juga yang masuk sehingga dengan target-target yang selama ini ditetapkan, memang jauh dari harapan dan tidak realistis,” kata Trubus dalam program Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Selasa (4/6/2024).
Persoalan lain yang diduga membuat Bambang dan Dhony mengundurkan diri adalah sulitnya melakukan pembebasan untuk pembangunan IKN.
“Persoalan pembebasan lahan, ini menjadi prinsip juga karena pembebasan tanah ada kendala sehingga ini menimbulkan pertimbangan yang berat dari Bambang Susantono untuk melaksanakan (pembangunan IKN),” lanjut Trubus. (*)