Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Kritikan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, ke mantan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Bambang Susantono, mendapatkan balasan.
Balasan tersebut disampaikan Andrinof Chaniago, mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jilid satu sekaligus pencetus IKN.
Andrinof menegaskan pembangunan tidak bisa disamakan dengan perang.
Butuh perhitungan yang matang untuk membangun sebuah kota yang akan menjadi jantungnya negara.
Termasuk menghitung, mengalkulasikan, dan memahami risiko dari seluruh tindakan pembangunan.
Andrinof menyadari pernyataan Luhut muncul dikarenakan ia berlatar belakang militer, sehingga pemikirannya hanya sebatas ‘hidup atau mati’.
“Kekeliruan elit politik, terutama yang background-nya militer, melihat masalah pembangunan sama dengan masalah perang."
"Jadi hitung-hitungan hidup atau mati, kita membunuh atau dibunuh,” kata Andrinof dalam program ROSI yang ditayangkan di YouTube Kompas TV, yang dikutip Jumat (7/6/2024).
Menurutnya, pembangunan harus dipersiapkan dengan matang, karena banyak aspek yang harus diperhitungkan, seperti faktor sosial hingga kemasyarakatan.
Sehingga, pembangunan tidak bisa dilakukan dengan cara membuat keputusan cepat tanpa perhitungan.
“Untuk masalah pembangunan, tidak bisa dengan cara berpikir seperti itu."
Baca juga: Kader Hipmi Investasi Dirikan Hotel di Kawasan IKN, Ditargetkan Beroperasi pada Agustus 2024
"Membuat keputusan untuk pembangunan, itu perlu perhitungan yang kompleks, maka, dalam mengurus pembangunan itu tidak bisa harus ada keputusan cepat, nggak bisa, karena konsekuensinya panjang, masalah tidak selesai-selesai,” jelas Andrinof.
Salah satu contohnya yakni tentang pembebasan lahan yang tidak bisa dilakukan dengan cara pemaksaan atas nama kepentingan umum.
Pemerintah, kata Andrinof, harus bertindak sesuai aturan yang berlaku.
“Itu tetap butuh proses (pembebasan lahan)."
"Nggak bisa, nanti orang pakai aturan, nanti pemerintah bisa terdesak kan sudah jelas di aturan,” jelas Andrinof.
Diketahui, mundurnya dua pimpinan Otorita IKN, Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe turut dikritisi Luhut.
Bambang Susantono mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Otorita IKN.
Sementara Dhony Rahajoe mundur dari jabatannya sebagai Wakil Kepala Otorita IKN.
Luhut mengatakan, pembangunan IKN memang memerlukan penyelesaian yang cepat.
Tentunya dibantu dengan pengambilan keputusan yang cepat pula.
Secara tidak langsung, Luhut menyebut pembangunan IKN di bawah kepemimpinan Bambang dan Dhony berjalan lamban.
Hal itu diakatakan Luhut dalam acara talkshow bertajuk "Ngobrol yang Paten-paten Aja Bareng Menko Marinves" di Jakarta Selatan, Selasa (4/6/2024).
"Enggak enak buka aib orang lain. Sudah lewat, lewatlah itu, tapi sebenarnya ada sesuatu yang menurut saya harusnya jauh lebih cepat penyelesaian di sana, tapi enggak bisa buat keputusan, ya enggak jalan-jalan nanti (pembangunan IKN-nya)" kata Luhut.
Satu di antaranya adalah soal pembebasan lahan.
"Seto (Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves, Septian Hario Seto) itu yang pelaksana mengenai pembebasan tanah di sana, memang ya enggak jalan saja," ujar Luhut.
Luhut lalu mengumpamakan kepemimpinan Bambang dan Dhony di IKN seperti ketika orang sedang makan.
Apabila seseorang sedang makan, sudah menjadi tugasnya mencampur makanan tersebut secara benar.
Namun, jika menemukan jebakan seperti cabai, orang tersebut harus berani mengambil risiko dengan cara menyingkirkannya.
"Makanan sudah ada, ya kamu campur yang benar. Itu tugas kau sebagai pemimpin, ya harus berani ambil risikonya."
"Mau makan, tergigit sendiri cabai, ada booby trap, ya kan bisa dipisahin, tapi kamu sudah punya kewenangan semua, ya lakuin dong. Saya kesal aja lihatnya itu loh," pungkas Luhut.
(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Yohanes Liestyo Poerwoto/Endrapta Ibrahim Pramudhiaz)