Anita Jacoba Gah politikus Partai Demokrat. Dikutip dari Wikipedia, ia lahir pada 9 Maret 1974.

Anita Jacoba Gah menjabat sebagai anggota DPR RI sejak periode 2004-2009, 2009-2014 dan 2019-2024.

Pada periode 2014-2019 ia merupakan anggota PAW menggantikan Jefirstson Richset Riwu Kore yang maju sebagai calon wali kota Kupang.

Wanita yang duduk di Komisi X itu mewakili daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur II, yang meliputi Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Kupang, Kabupaten Rote Ndao, dan Kota Kupang.

Anita mengawali pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 1 Bonipoi pada tahun 1981-1988. Pada tahun 1988-1991 ia menjalani pendidikan di SMP 1 Kupang.

Selepas SMP ia melanjutkan sekolah di SMA Negeri 46 Jakarta pada tahun 1991-1994. Lalu melanjutkan D3 di Sekola Tinggi Teologi Jakara. Pada 2005-2008, ia menempuh pendidikan S1 Ekonomi di STIE Nasional Indonesia.

Anita Jacoba Gah juga aktif dalam organisasi. Ia diketahui pernah menjadi Ketua Gerakan Pemuda GPIB EFFatha, Ketua Pengurus Karang Taruna di Kelurahan Pasir Gunung Selatan.

Anita Jacoba juga pernah menjadi sekretais Pengurus Ikatan Guru-guru Seni Suara Indonesia dan Pengurus di Pemuda GMIT di Kota Kupang.

Baca juga: Respons Kampus atas Sikap Nadiem Makarim Batalkan Kenaikan UKT, UGM hingga UNY Buat Keputusan

Minta KPK Periksa Nadiem Makarim

Anita meminta KPK turun tangan memeriksa Kemendikbud. Dia menduga ada tindak pidana korupsi di lembaga tersebut.

Dia menyinggung soal dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang menurutnya juga bermasalah.

"Saya minta Ibu/Bapak pimpinan kita memberikan rekomendasi kepada KPK periksa, apa yang ada di Kemendikbud, karena ini banyak persoalan, PIP, KIP, Dana Bos, banyak, hancur ini," kata Anita.

Dia meminta anggaran 2021-2023 diperiksa. Dia juga mengusulkan agar tidak ada penambahan anggaran di Kemendikbud.

Baca juga: Pernyataan Lengkap Nadiem Makarim soal UKT Batal Naik, Janji Segera Evaluasi Satu per Satu

"Tolong Ibu saya minta, Pak Pimpinan, kita berikan rekomendasi kepada KPK, periksa. Dari 2021, 2022, 2023. Nggak usah tambah anggaran kalau banyak korupsi uang negara habis bukan untuk rakyat. Saya marah Pak menteri, untuk kesekian kalinya, karena memang ini kenyataannya di lapangan," ujar Anita.

Anita juga menyinggung masih ada guru PPPK yang belum mendapat SK meski sudah lulus.