Dengan begitu maka, nantinya penyebab utama dari kenapa PDN itu bisa diretas baru bisa terlihat.

Termasuk kata Wapres, untuk mengetahui pihak mana yang harusnya bertanggungjawab atas persoalan tersebut.

"Tetapi bahwa persoalan ini harus kita dalami, pertama kita pulihkan dulu, baru kita cari sebabnya, siapa yang harus di salahkan itu nanti," tandas dia.

Sebagai informasi, desakan untuk Budi Arie Setiadi mundur dari Menkominfo menggema di media sosial.

Bahkan masyarakat telah mengeluarkan gerakan bertajuk "kartu merahkan Menkominfo".

Kondisi itu terjadi pasca server atau pusat data nasional (PDN) Kominfo yang meliputi berbagai kementerian dan lembaga serta instansi dihack atau diretas.

Kekinian, server untuk Badan Intelijen Strategis (BAIS) dan layanan Keimigrasian Kemenkumham serta BPJS Ketenagakerjaan juga terkena retas.

Atas hal tersebut, Komisi I DPR RI telah memanggil Kemenkominfo bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk rapat dengar pendapat pada Kamis (27/6/2024).

Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin meminta kepada kedua lembaga tersebut untuk mencari peretas pusat data nasional (PDN).

Hasanuddin mempertanyakan sejauh mana Kominfo dan BSSN melakukan forensik digital atas peretasan itu.

"Apakah pelakunya sudah diketahui karena setahu kami ransomware itu yang pertama mengunci, hanya dua diperbaiki," kata Hasanuddin saat rapat dengar pendapat dengan Menkominfo Budi Arie Setiadi dan BSSN di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024).

Bahkan, kata dia, perbaikan sistem layanan PDN cukup sulit dan tingkat keberhasilannya di bawah 20 persen.

"Tapi harus ditracking. Sekarang kalau ditracking siapa pelakunya dan sekarang itu kan mereka kunci, kodenya di mereka, kita diminta untuk menebus. Lah kan tidak mungkin," ujar Hasanuddin.

Selain itu, Hasanuddin juga meminta penjelasan Kominfo dan BSSN mengenai strategi mereka untuk melakukan pemulihan.