Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Wakil Presiden (Wapres), Ma'ruf Amin, buka suara perihal peretasan terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang berlokasi di Surabaya, Jawa Timur.
Ma'ruf Amin menegaskan pemerintah memiliki komitmen untuk memperbaiki keamanan siber, termasuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
"Bahwa pembiayaan dan juga sumber daya manusia yang mumpuni itu saya kira iya, itu memang harus dan terus menjadi komitmen pemerintah untuk terus melakukan di mana kesalahannya, kekurangannya itu akan terus dievaluasi," kata Ma'ruf Amin dalam keterangannya, Kamis (4/7/2024).
Pemerintah, jelas Wapres Ma'ruf, akan terus melakukan evaluasi dan melakukan yang terbaik guna menjaga data masyarakat.
"Karena itu masalah-masalah yang menyangkut pembiayaan sesuai dengan kemampuan negara dan juga sumber daya yang ada tentu yang terbaik yang akan terus diusahakan oleh pemerintah terlepas dari adanya apa dari hacker yang mengatakan dia akan ini, kalau begini, kalau begini."
"Saya kira terlepas daripada itu pun ini menjadi komitmen pemerintah," ungkapnya.
Sementara itu, mengenai PDNS yang diretas, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan soal pentingnya melakukan back up (penyimpanan cadangan).
Hal itu disampaikan Jokowi usai meninjau RSUD Sinjai Sulawesi Selatan, Kamis hari ini.
"Yang paling penting adalah semua data yang kita miliki itu harus di-back up sehingga kalau ada apa-apa kita sudah siap," ucap Jokowi.
Sebelumnya, Jokowi juga telah menuturkan, insiden peretasan ini telah dievaluasi secara keseluruhan.
Menurut eks Wali Kota Solo itu, hal semacam ini tak boleh terjadi lagi.
Baca juga: Pegamat Puji Keputusan Mundur Dirjen Aptika karea Gagal Cegah Serangan Ransomware ke Server PDNS
Jokowi menekankan, semua data nasional harus di-back up.
"Sudah kita evaluasi semuanya yang paling penting semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi," ucapnya di Karawang, Jawa Barat, Rabu (3/7/2024).
"Di-back up semua data nasional kita sehingga kalau ada kejadian kita tidak terkaget-kaget. Dan (peretasan) ini juga terjadi di negara-negara lain bukan hanya di Indonesia saja," katanya.