Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Effendi Simbolon mengatakan, separuh dari seluruh menteri kabinet di pemerintahan Presiden Joko Widodo kualitasnya buruk.

Pernyataan ini dia sampaikan untuk merespons serangan ransomware di Pusat Data Nasional (PDN) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

"Separuh dari menteri Pak Jokowi kan parah semua," kata Effendi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Effendi mengusulkan pengangkatan menteri dilakukan lewat uji kepatutan dan kelayakan alias fit and proper test di DPR saja alias tidak langsung diangkat oleh Presiden.

"Ya kita harus fit and proper kan, paling tidak kan dia mengetahui tupoksi (tugas pokok dan fungsi)-nya secara baik. Tidak kemudian gaya relawan begitu ya, ini kan lucu, kabinet kayak warung semua," ujarnya.

Di sisi lain, dia menyayangkan pengawasan dari Komisi I DPR terhadap Kemenkominfo sangat lemah.

Menurut Effendi, seharusnya Komisi I DPR biasa memberhentikan sementara Menkominfo Budi Arie Setiadi.

"Ya atas nama konstitusi kita berhentikan dulu sepihak, bisa. Jadi dengan kami nyatakan saudara menteri berhenti, bisa," ungkapnya.

Apalagi, kata dia, peretasan server PDN sangat serius karena menyangkut keamanan negara.

Effendi menyayangkan keputusan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan yang mundur dari jabatannya.

Effendi menegaskan, seharusnya Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang mundur, bukan Semuel.

"Harus menterinya yang mundur kalo enggak mundur ya dipecat," ungkapnya.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan, mundur dari jabatannya mulai 1 Juli 2024.

Langkah ini diambil Pejabat Eselon I Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) itu sebagai bentuk tanggung jawabnya atas peristiwa peretasan Pusat Data Nasional (PDN).

"Karena semua ada waktunya, inilah waktu saya untuk berpisah dan ini saya menyatakan bahwa pertanggal 1 Juli kemarin, saya sudah mengajukan pengunduran diri saya secara lisan dan suratnya sudah saya serahkan kemarin kepada Menteri Kominfo."

"Sebagai pengampu dalam proses transformasi pemerintahan secara teknis, jadi saya mengambil tanggung jawab ini secara moral dan saya menyatakan harusnya selesai di saya, karena ini adalah masalah yang harusnya saya tangani dengan baik," kata Semuel di Kantor Kominfo pada Kamis (4/7/2024).

Surat pengunduran diri tersebut dia serahkan langsung kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi.

Pengelolaan server PDN sendiri secara teknis berada dalam lingkup kerja Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Kominfo.

Semuel Pangerapan Jadi Tumbal

Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansah mengkritik mundurnya Semuel Pangerapan.

Menurut dia, Semuel jadi tumbal karena harus mengundurkan diri karena kasus serangan ransomware ke server PDN.

Trubus menegaskan, seharusnya Menkominfo Budi Arie Setiadi yang mundur, bukan anak buahnya. “Dia seperti tumbal harus menerima kenyataan itu. Karena seharusnya yang mengundurkan diri itu menterinya,” kata Trubus, Kamis (4/7/2024).

Trubus juga menilai aneh, saat Rapat Dengar Pendapat dengan DPR di Komisi I telah dicecar habis. Tapi Presiden Jokowi malah berkomentar beda.

“Sementara publik sendiri tidak puas kondisi sekarang ini. Akhirnya Dirjen Aptika yang mengundurkan diri. Karena memang itu, mau tidak mau untuk menutupi kelemahan Menkominfo,” jelasnya.

“Iyalah (Budi Arie) yang seharusnya mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab. Tapi tahu sendiri dia sangat berjasa besar terhadap Pak Jokowi."

"Tentu ini yang sulit dilakukan Pak Jokowi untuk memberhentikan misalnya. Karena bagaimana juga harus diselamatkan,” tegasnya.

Trubus menegaskaan, pencopotan Budi Arie juga tidak akan menyelesaikan masalah. Menurutnya keputusan Dirjen Aptika mengundurkan diri hanya gimmick untuk publik.

“Untuk pencitraan Kominfo telah melakukan hal tersebut, ada pertanggung jawabannya publiknya,” kata Trubus.

“Sebenarnya juga kalau mau adil ini ada tiga lembaga yang bertanggung jawab BSSN dan Telkom. Jadi Kominfo, BSSN dan Telkom itu yang harus bertanggung jawab atas terjadinya peretasan ini,” kata dia.

Pengamat Teknologi dan Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi pun angkat topi atau menghormati keputusan Semuel.

"Kita tentu angkat topi dengan keputusan mundur salah satu pejabat di Kominfo karena merasa bertanggung jawab dengan kejadian ini," katanya kepada Tribunnews, Kamis (4/7/2024).

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Semuel Abrijani dalam konferensi pers di kantor Kominfo, Jumat (27/10/2023). (Endrapta Pramudiaz/Tribunnews.com)

"Walaupun masa jabatan beliau masih sampai Desember tahun ini sebelum pensiun," lanjutnya.

Heru mengatakan, apa yang terjadi pada server PDNS tidak main-main. PDNS bukan sekadar pusat data, tetapi merupakan jantung layanan publik pemerintah di era digital ini.

"Sehingga, kesalahan perencanaan, tata kelola maupun operasional PDN, seyogyanya ada yang bertanggung jawab," ujarnya.

Heru juga meyinggung soal perkataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut semua hal terkait dengan serangan ransomware terhadap PDNS 2 ini sudah dievaluasi.

Baca juga: Sistem Imigrasi RI Down, Layanan di Bandara Macet, Masyarakat Tumpahkan Kekesalan di Medsos

Jokowi menekankan yang penting adalah harus dicarikan solusi dari semuanya agar tidak terjadi lagi, kemudian juga dibuat backup dari semua data nasional.

"Kemarin sebenarnya kan Pak Presiden sudah menyampaikan bahwa soal ini sudah dievaluasi semua. Ya tinggal kita nantikan saja hasil evaluasinya, termasuk pergantian pejabat," tutur Heru.

"Sebab, Menteri, Kepala Lembaga bahwa Dirjen kan merupakan domain Presiden untuk keputusan pengangkatan dan termasuk pemberhentiannya," pungkasnya.