Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kelompok peretas Pusat Data Nasional (PDN) yang mengatasnamakan Ransomware Gang Brain Cipher akhirnya memberikan kunci enkripsi terhadap peretasan yang dilakukan kepada pemerintah, pada Rabu (3/7/2024).

Bahkan kekinian, pemerintah melalui Menkopolhukam RI Hadi Tjahjanto mengklaim kalau seluruh pelayanan publik sudah kembali pulih usai kelompok peretas memberikan kunci deskripsi tersebut.

Meski demikian, Wakil Presiden RI (Wapres) KH. Ma'ruf Amin meminta  untuk tetap melakukan evaluasi atau perbaikan industri siber di Indonesia.

Salah satunya kata dia, melalui peningkatan pendanaan dan perekrutan sumber daya manusia yang mumpuni dalam bidang teknologi informasi (TI). 

"Itu memang harus, dan ini jadi komitmen pemerintah untuk terus melakukan (evaluasi) di mana kesalahannya, kekurangannya, itu akan terus dievaluasi karena masalah-masalah yang menyangkut pembiayaan sesuai dengan kemampuan negara, dan juga sumber daya yang ada, tentu yang terbaik yang akan terus diusahakan oleh pemerintah,” ungkap Wapres dalam keterangan persnya, Jumat (5/7/2024).

Baca juga: Petinggi Kominfo mundur sebagai tanggung jawab moral setelah Pusat Data Nasional diretas

Lebih lanjut, Wapres juga menegaskan bahwa upaya penguatan perlindungan server juga merupakan hal prioritas yang akan dilakukan pemerintah, terlepas dari adanya ancaman peretasan atau tidak. 

Pasalnya, kemungkinan peretasan kembali terjadi pada PDN itu terbuka dengan lebar. Terlebih, kunci enkripsi itu diberikan langsung oleh pihak yang meretas.

"Terlepas dari ada yang hacker katakan, dia akan begini (meretas kembali) kalau begini (tidak diperbaiki), saya kira terlepas daripada hal itu, ini menjadi komitmen pemerintah (untuk memperbaiki)," terangnya.

Wapres kembali berkomentar terkait masih adanya desakan agar pihak-pihak yang bertanggungjawab seperti Menkominfo dan Kepala BSSN untuk dievaluasi.

Dia enggan bicara banyak soal desakan itu, sebab, perihal kewenangan itu menjadi sepenuhnya hak prerogatif Presiden.

"Itu saya kira nanti Presiden yang akan melakukan evaluasi, penting, perlu apa tidaknya," pungkas Wapres.

Sebagai informasi, lebih dari sepekan, Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) milik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) diretas oleh sekelompok hacker menggunakan virus ransomware jenis baru yang dikenal sebagai Lockbit 3.0. 

Kelompok peretas yang sebelumnya meminta sejumlah uang tebusan tersebut, akhirnya secara cuma-cuma memberikan kunci enkripsi berbagai data yang terdampak. 

Selain memberikan kunci enkripsi, kelompok peretas yang mengklaim dirinya sebagai Ransomware Gang Brain Cipher itu pun tetap memberikan ancaman dan peringatan akan lemahnya pertahanan server di PDNS. 

Mereka mengancam apabila pemerintah tidak segera memperbaiki industri sibernya, maka tidak menutup kemungkinan kejadian serupa akan terulang kembali di masa mendatang. 

Sebelumnya, Menkopolhukam Hadi Tjahjanto mengeklaim pelayanan publik saat ini sudah berjalan normal setelah sebelumnya Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 dibobol oleh hacker. 

“Untuk pelayanan masyarakat yang menggunakan digital, per 1 Juli kemarin sudah berjalan normal,” kata Jadi dalam jumpa pers di kantornya, Jumat (5/6/2024).

“Layanan masyarakat sudah bisa dirasakan oleh masyarakat, walaupun kita terus meningkatkan kemampuan,” sambungnya. 

Lebih lanjut, hingga saat ini pemerintah terus berupaya meningkatkan kemampuan Pusat Data Nasional (PDN) sebagai pengganti PDNS 2 untuk bisa memiliki kemampuan pencadangan data berganda. 

“Pemerintah saat ini  terus meningkatkan kemampuan PDN pengganti PDNS 2 di Surabaya untuk bisa memiliki kemampuan back up berganda, back up berlapis dengan pengamanan yang baik,sekarang terus dilakukan,” tuturnya.