Oleh Dr. KRMT Roy Suryo

Pemerhati Telematika, Multimedia, AI & OCB Independen

TRIBUNNERS - Dua hari lalu, Sabtu 20 Juli 2024 adalah tepat sebulan PDNS (Pusat Data Nasional Sementara) 2 milik Telkomsigma yang berlokasi di Jalan Bukit Bali, Lakarsantri Surabaya yang disewa dengan sangat mahal hingga Rp.700 Miliar, oleh Pemerintah melalui Kemkominfo, terbukti malah ambyar bobol dan mengakibatkan tidak hanya kemacetan pelayanan publik, namun beredarnya data-data pribadi, termasuk Biometric dari INAFIS dan BAIS-TNI.

Sebuah peristiwa yang tidak hanya sangat memalukan, namun merugikan bangsa ini dengan nilai yang luarbiasa tidak ternilai.

Namun ditengah maraknya desakan mundur (atau dimundurkan) yang dialamatkan kepadanya, Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Maju Budi Arie Setiadi dalam hari-hari terakhir ini (sok) tampak sibuk melakukan "sidak" ke PDNs (Pusat Data Nasional sementara) dua yang dibobol bulan lalu di Surabaya tersebut & sekaligus PDNS 1 di Serpong, Jakarta. 

Selain disebut-sebuat oleh Netizen bahwa kegiatan tersebut hanya "gymmick", apa sebenarnya yang bisa dia lakukan di 2 tempat yang de facto terbukti sudah gagal dan malah membuat kerugian besar bagi bangsa ini tersebut?

Selain running-text/ticker TV-TV media mainstream tampak kompak (diinstruksikan?) adanya upaya Menkominfo hanya bisa memuji-muji "peranan generasi muda" dalam upaya pemulihan data2 di 2 PDNS, utamanya di Surabaya tersebut, tidak ada aktivitas kongkrit lain yang bisa disampaikan kepada masyarakat terkait data & fakta pemulihan PDNS tersebut. 

Karena meski sudah sebulan lamanya, sampai kemarin baru tercatat 86 layanan dari 16 kementerian, lembaga & pemerintah yang bisa dikatakan sudah running/go alive berdasar statemen Menkopolhukam sebelumnya

Artinya ini kalau berdasar ISO-27001 apalagi TIER-4 standar dari Technological Insldustrial Association, pemulihan data yang sangat-sangat lambat ini sudah jauh dari spec minimal yang dipersyaratkan tersebut. 

Pemerintah, dalam hal ini Kemkominfo seharusnya sudah layak untuk meminta pertanggungan jawab dari Penyedia jasa layanan yang disewanya tersebut, yakni PT Telkomsigma, berupa ganti rugi atau setidaknya klaim pengembalian biaya sewa yang sangat mahal dan sekalilagi terbukti ambyar tersebut. 

Bagaimana tidak? Beaya pembuatan PDN (bukan sementara), milik sendiri di Deltamas Cikarang saja Rp. 2,7 Trilyun, masa beaya hanya sewa mencapai Rp. 700 Milyar alias seperempatnya? Itupun jelas-jelas terbukti gagal.

Belum lagi kalau mau diusut "siapa" oknum OrDal (Orang Dalam) yang pernah bekerja di Lintasarta, BSSN bahkan Kemkominfo sendiri berinitial "DPA" yang beberapa bulan sebelumnya sudah menuliskan password "admin#1234" di Scribd, tampaknya belum (tidak?) ada tindakan apapun terhadap oknum yang bersangkutan. 

Kalau dilihat dari ketidak seriusan pengusutan Bobolnya PDNS bulan lalu seperti ini, wajar bila publik memang akhirnya memiliki penilaian bahwa kasus tersebut dimungkinkan adanya upaya kesengajaan atau bahkan skenario lebih besar dari Oknum OrDal yang lebih tinggi lainnya untuk menyembunyikan sesuatu di Republik ini.

Hal ini berbeda sekali dgn kasus terjadinya BSOD (Blue Screen of Death) yang dialami layanan-layanan publik pengguna produk Microsoft di seluruh dunia kemarin, dimana Layar Monitor mendadak berwarna biru dan komputer restart dgn sendirinya.