TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peningkatan bauran energi hijau pada bahan bakar minyak belum tentu berdampak positif pada upaya pemerintah menurunkan emisi gas rumah kaca.

Bahkan, peningkatan bauran minyak kelapa sawit (crude palm oil, CPO) justru mendesak pasokan CPO yang selama ini digunakan untuk minyak goreng.

“Dalam periode 2018-2022, produksi CPO untuk konsumsi biodiesel dalam negeri relatif meningkat. Tapi permintaan CPO untuk sektor pangan juga tidak berkurang,” Tommy Ardian Pratama, Direktur Eksekutif Traction Energy Asia menuturkan dalam peluncuran laporan Working Paper Pemodelan Dampak Penggunaan CPO Di Indonesia: Antara Kebutuhan Pangan dan Bahan Bakar di Jakarta (11/7/2024).

Laporan hasil studi Traction Energy Asia ini mengungkapkan penggunaan CPO sebagai bahan baku utama untuk produksi energi hijau seperti biodiesel menimbulkan kekhawatiran tentang dampaknya terhadap sektor pangan, yang pada akhirnya dapat mendorong perluasan lahan kelapa sawit yang menekan lingkungan, meningkatkan deforestasi dan melepas emisi karbon, terutama dari pabrik pengolahan minyak kelapa sawit yang mengeluarkan gas metana.

Pemerintah telah menerapkan program mandatori biodiesel sejak 2018. Percepatan dilakukan dengan menerapkan B30 pada 2020.

Sejak 2023, B30 ini telah ditingkatkan menjadi B35, yang artinya kadar biodiesel ditingkatkan lagi dari 30 persen menjadi 35% pada campuran dengan bahan bakar solar konvensional.

Hal ini sejalan dengan pernyataan pemerintah untuk terus meningkatkan proporsi minyak nabati dalam bahan bakar.

Baca juga: Teknologi Terbaru Terus Dikembangkan untuk Mengendalikan Emisi Gas Rumah Kaca di Indonesia

Menurut Firmansyah, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro, pertumbuhan lahan perkebunan sawit diasumsikan sebesar 1% - 1,74% berdasarkan data historis melalui deforestasi atau alih fungsi lahan dari hutan ke perkebunan.

“Kebijakan bauran biodiesel seperti B30 dan B35 dapat menyebabkan kekurangan CPO di masa depan, jika lahan yang digunakan untuk perkebunan sawit terbatas, sehingga kelangkaan CPO untuk pangan akan terjadi lebih cepat,” ujarnya.

Sebagai salah satu minyak nabati terbanyak yang dikonsumsi dunia, CPO memiliki peran penting dalam industri pangan. Data dari United States Department of Agriculture (USDA) memproyeksikan produksi CPO Indonesia mencapai 45,5 juta ton pada periode 2022/2023.

Proyeksi volume produksi tersebut menjadikan Indonesia dengan penghasil CPO yang terbesar di dunia.

Fakta sebenarnya, volume produksi Indonesia sejak 2019, bahkan melebihi proyeksi USDA.

Berdasarkan data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), produksi CPO pada 2019 mencapai puncaknya, sebesar 47,18 juta ton.

Tahun-tahun berikutnya, memang mengalami penurunan, tetapi volume produksi tetap tinggi, di kisaran 46-47 juta ton.

Data terakhir, pada 2022, menunjukkan produksi CPO mencapai 46,73 juta ton.

Baca juga: Penyumbang Emisi Gas Rumah Kaca ke-8 Dunia, Kementerian Investasi: Indonesia Menuju Ekonomi Hijau

Berdasarkan data GAPKI tersebut, volume produksi CPO Indonesia tetap tinggi walau pada 2019 Uni Eropa yang menghentikan penggunaan sawit untuk biodiesel.
Memang sejak itu, harga CPO dunia turun.

Berimbas pada nilai ekspor Indonesia pada 2019 yang sebesar US$15,54 miliar.
Turun dari tahun sebelumnya yang sebesar US$17,9 miliar.

Pada 2022, volume ekspor CPO Indonesia mencapai 26,22 juta ton dengan nilai Free on Board (FOB) mencapai US$15,97 miliar.

Hal ini menandakan adanya kenaikan harga CPO dunia yang terutama dipicu oleh upaya hilirisasi CPO di Indonesia.

Tiga jalur utama dalam hilirisasi CPO yang menjadi fokus adalah industri kompleks oleofood, industri kompleks oleokimia, dan industri biofuel.

Menurut Ardi Adji, Pengajar dan Peneliti Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, perluasan lahan bukan jadi satu-satunya cara untuk meningkatkan pasokan CPO.

“Tidak perlu terus menerus memperluas lahan, tapi bisa juga dari peningkatan produktivitas petani dan pengelolaan pasar. Populasi petani di Indonesia itu cukup dominan. Ada lebih dari 10 juta petani kelapa sawit yang harus dibantu meningkatkan produktivitas tanpa menambah lahan. Misalnya untuk benih dan pupuk yang berkualitas, akses ke kredit dan menekan biaya logistik yang selama ini ditanggung petani,” katanya.

Baca juga: Kejar Target Penurunan Gas Rumah Kaca, Industri Sawit Wajib Siapkan SDM Berkualitas

Upaya mendorong bauran minyak kelapa sawit menjadi bahan bakar bisa membuat situasi lebih buruk.

“Apa benar tingkat polusi masyarakat di kota bisa turun karena ada peningkatan bauran energi? Bagaimana dengan masyarakat di desa? Mereka kesulitan karena lahan berkurang, kemiskinan meningkat, stunting atau kekurangan gizi kronis bisa makin naik dan klaim jaminan kesehatan meningkat,” kata Bhima Yudhistira Adhinegara, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS).

Bhima mendorong cara pandang alternatif selain penggunaan bahan bakar minyak dan solar yang boros dalam komponen biaya logistik di Indonesia.

“Bukan bahan bakarnya yang terus menerus kita sediakan. Ini memperkaya perusahaan-perusahaan pengolah bahan bakar itu. Memperkaya para aktornya,” katanya.

Menurut Tommy, peningkatan deforestasi berpotensi berdampak negatif pada lingkungan, keanekaragaman hayati dan upaya mengurangi emisi gas rumah kaca.
Deforestasi yang terjadi pada saat pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit berkontribusi pada kehilangan keanekaragaman hayati dan pelepasan emisi karbon yang signifikan.

“Traction Energy Asia mengapresiasi Menko Maritim dan Investasi yang baru-baru ini menyatakan bahwa akan menggunakan minyak jelantah atau limbah dari kelapa sawit untuk menjadi bahan bakar aviasi (penerbangan),” Tommy menambahkan.