Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Eks Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Giri Suprapdiono, ikutan mendaftar untuk calon pimpinan (capim) periode 2024–2029.
Menurut Giri, KPK butuh dipimpin sosok yang berintegritas, berpengalaman memberantas korupsi, serta sudah selesai dengan dirinya sendiri.
"Bukan pemimpin KPK yang hanya untuk dirinya sendiri, bahkan merusak KPK itu sendiri," kata Giri kepada Tribunnews.com, Selasa (16/7/2024).
Giri menyinggung soal reputasi KPK kini yang sudah di titik nadir, di mana sejumlah survei menempatkan lembaga antirasuah itu di nomor buncit soal kepercayaan publik.
Kata Giri yang sudah berkarier di KPK sejak 2012 itu, dirinya merasa punya tanggung jawab moral untuk mengembalikan reputasi KPK yang hancur tersebut.
"Lulusan [karena memang lulus dan menjadi ASN di Polri] dan korban TWK [Tes Wawasan Kebangsaan] mempunyai harapan besar bersama bisa mengembalikan nama baik KPK. Kita menjaga nama baik dan kepercayaan publik. Menjaga harapan publik tetap ada, menolak pupus asa," katanya.
Giri diketahui memang berhenti dari KPK gegara TWK, sebuah tes yang sudah dinyatakan melanggar hak asasi manusia oleh Komnas HAM dan telah terbukti maladministrasi oleh Ombudsman RI.
Selain mengembalikan nama baik KPK, menurut Giri, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia juga butuh dipulihkan.
"Kita mundur 10 tahun ke belakang. Kita butuh 'IPK rebound' dengan mencegah korupsi, mendidik budaya antikorupsi secara benar dan efektif, agar dapat menjadikan Indonesia menjadi negara maju, bermartabat dan sejahtera," katanya.
"Terus berikhtiar dan berusaha menjadi bagian antikorupsi. Kita tidak boleh jera, koruptor lah yang harus jera," imbuhnya.
Apabila nantinya sampai terpilih menjadi pimpinan KPK periode 2024–2029, Giri ingin menata ulang kepercayaan publik kepada komisi antikorupsi.
Dia pengin mengembalikan pimpinan dan integritas pegawai ke titik tertinggi, melalui penataan ulang kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) di KPK.
Konsolidasi dengan pemerintahan selanjutnya, dalam hal ini Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, juga tak luput dari salah satu yang ia ingin lakukan jika terpilih jadi pimpinan KPK.
Giri menilai komunikasi dengan pemerintahan yang baru perlu dilakukan untuk memperkuat politik hukum antikorupsi dan membangun program politik rasional dan berintergritas.
"Perbaikan mendasar sistem pencegahan korupsi Indonesia dengan mengacu pada fakta dan fenomena penyebab memburuknya Indeks Persepsi Korupsi, dan hasil survei kepercayaan publik kepada KPK," terangnya.
Baca juga: Profil Deputi Pencegahan Pahala Nainggolan yang Daftar Calon Pimpinan KPK
Giri juga ingin memperkuat Dewan Pengawas (Dewas) di aspek regulasi dan kelembagaan agar menegakkan prinsip zero tolerance, menjaga integritas KPK dan menjaga HAM.
Selain itu, ia juga mau mengembalikan budaya organisasi KPK dengan nilai-nilai antikorupsi, mengganti pola budaya kuno dan konservatif ASN agar menjadi organisasi ASN modern dan agile.
Kemudian, lanjutnya, KPK juga harus kembali sebagai center of excellent pemberantas korupsi di level internasional.
"Melakukan pendekatan baru dalam pemberantasan korupsi yaitu membangun jalan kebudayaan antikorupsi yang mendalam, mengakar, mempunyai nilai seni, menghargai kaarifan dan penuh keadaban," ujar Giri.