Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mayjen TNI (Purn) Hendardji Soepandji menilai problem kemiskinan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. 

Menurut Hendardji, Pemerintah harus mengentaskan kemiskinan dengan strategi dan implementasi sesuai nilai-nilai Pancasila. 

"Sudah 30 tahun saya di Jakarta, begini-begini saja kayak di sini. Kumuh dan miskin," ujar Hendardji.

Hal tersebut diungkapkan Hendardji dalam diskusi interaktif di bantaran Kali Ciliwung, Jalan Slamet Riyadi 4, Matraman, Jakarta Timur, Rabu (17/7/2024). 

Dalam diskusi tersebut, hadir Mayjen TNI (Purn) Hendardji Soepandji, Guru Besar Ekonomi UGM Gunawan Sumodiningrat, Direktur Sosialisasi dan Komunikasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Agus Moh. Najib, Humas IKAL-Lemhannas Djoko Saksono, dan Ketua RW 04 Suparlan.

Menurutnya, warga miskin saat ini sulit makan, tiada layanan kesehatan, dan pendidikan yang memadai. 

Warga miskin, kata Hendardji, terjebak lingkaran kemiskinan yang sulit diputuskan. 

"Hal terpenting, mencegah jangan sampai orang jatuh miskin. Ada tiga aspek, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan. Kalau terlanjur miskin, ya pemerintah harus membiayai," kata Hendardji. 

Dia berharap pemerintah untuk memahami Pasal 34 (1) UUD 1945, yang mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar.

"Memimpin perlu hati nurani," katanya. 

Sementara itu, Gunawan mengaku sependapat bahwa para pemimpin harus berpedoman pada Pancasila. 

Dalam melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan pendampingan masyarakat. 

"Caranya sederhana. Ajari masyarakat jangan sampai miskin. Dimulai dari pemimpin yang memberikan contoh baik," ucapnya.  

"Semua harus kerja, punya pendapatan, dan mengelola keuangannya. Itu tidak bisa sendirian, pemerintah harus turun tangan," katanya. 

Mereka sepakat bahwa sebagai sebuah ideologi, Pancasila memiliki prinsip-prinsip yang sangat relevan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan.

Dalam implementasinya, butuh pemimpin Pancasilais yang dibina oleh Badan Ideologi Pembinaan Pancasila (BPIP). 

"Kami ada berbagai program Pancasila Dalam Tindakan. Bagaimana para penyelenggara negara berpedoman pada keadilan sosial, partisipasi aktif masyarakat, serta pentingnya perekonomian yang adil dan berkelanjutan," ujar Najib. 

Menurut Hendardji, BPIP dibutuhkan untuk menjadi penjaga moral bangsa. Di tengah tren kehilangan keteladanan dari pemimpin, pejabat banyak kena kasus, dan pembiaran kemiskinan. 

"Pancasila sebagai dasar negara dan konstitusi. Memiliki makna bahwa Pancasila adalah landasan filosofis, ideologis, moral, etis, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan dan keamanan negara Indonesia," jelasnya. 

Jika kelembagaan dan internalnya sudah diperkuat, Hendardji berharap BPIP bisa aktif berkolaborasi dengan Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga: BPIP Sosialisasikan Nilai Pancasila ke Sekolah dan Kampus Cegah Ideologi Sesat

"Kita ini menganut Demokrasi Pancasila, tapi nyatanya liberal. Butuh bangunan konstitusi yang kokoh untuk menjaga masyarakat melalui implementasi nilai-nilai Pancasila secara riil," pungkas Ketua Umum Komite Seni Budaya Nusantara (KSBN) itu. (*)