“Total impor beras tahun 2023 mencapai 3,06 juta ton, dan Januari-April 2024 sudah mencapai 1,77 juta ton. Total 4,83 juta ton. Kalau modus markup sebesar 117 dolar AS per ton ini terjadi sejak tahun 2023, maka kerugian negara memcapai 565 juta dolar AS, atau sekitar 8,5 triliun rupiah,” kata Anthony, Kamis, (11/7/2024).

Penjelasan Bulog

Pekan lalu, Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik (Perum Bulog) kembali menepis tuduhan dugaan mark up atau menaikkan harga impor beras dari Vietnam.

Hal ini menanggapi laporan Studi Demokrasi Rakyat (SDR) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dugaan selisih harga 2,2 juta ton beras impor dari Vietnam sebesar Rp 2,7 triliun.

“Perusahaan Tan Long Vietnam yang diberitakan memberikan penawaran beras, sebenarnya tidak pernah mengajukan penawaran sejak bidding tahun 2024 dibuka. Jadi tidak memiliki keterikatan kontrak impor dengan kami pada tahun ini,” ucap Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Mokhamad Suyamto, dalam keterangan pers. Kamis, 11 Juli 2024 lalu.

Bulog juga mengutip media Vietnam, CAFEF, untuk mengklarifikasi tuduhan itu. Dalam media itu, Ketua Dewan Direksi dan Direktur Utama Tp oàn Tân Long (TLG), Trng S Bá, menyatakan sejak 2023 sampai sekarang, perusahaannya tidak pernah memenangkan tender langsung apa pun dari Bulog.

TLG memang pernah berencana menawarkan impor 100 ribu ton beras.

Namun, perusahaan itu menawar dengan harga US$ 15 per ton lebih tinggi dibanding perusahaan lain. Walhasil, Bá urung memenangkan tender.

“Keterangan dari Tan Long Group ini menjadi klarifikasi atas polemik beras impor yang terjadi,” tulis Bulog dalam keterangan pers mereka, pekan lalu.

Bila polemik isu ini terus ditiupkan dan berlanjut tanpa fakta yang jelas, Bulog khawatir akan berdampak pada kelancaran pembelian beras Indonesia dari Vietnam hingga akhir 2024.

Bahkan, lebih jauh, isu ini berpotensi mempengaruhi hubungan bilateral perdagangan kedua negara.

Sumber: WARTA KOTA