Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, bicara soal utang negara di tengah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Pada Kamis (4/6/2026), nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sudah menembus angka Rp18.000.
Terkait hal itu, Purbaya membenarkan pembayaran utang negara akan membengkak seiring melemahnya nilai tukar rupiah.
Namun, ia memastikan pembayaran utang negara menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) masih sesuai perhitungan.
Purbaya juga mengatakan, sebagian besar surat utang negara memiliki kupon atau bunga tetap.
"Pembayaran utang kan lewat kupon ya. Kuponnya sih konstan, cuma pada waktu rupiah melemah ya meningkat kan dalam rupiah pembayarannya," ungkap Purbaya di DPR RI, Jakarta, Kamis.
Baca juga: Menkeu Purbaya Akui Tak Panik Rupiah Tembus Rp18.000, Sebut Utang Negara Masih Sesuai Perhitungan
"Cuma kan gini, ini masih dalam range perhitungan kita yang sebelumnya saya sebutkan itu," imbuh dia.
Lebih lanjut, Purbaya menuturkan, saat penyusunan APBN, pemerintah menggunakan asumsi nilai tukar dolar sekitar Rp16.500 per dolar.
Tetapi, jelas Purbaya, pemerintah telah melakukan berbagai simulasi terhadap kemungkinan terjadinya gejolak ekonomi global, termasuk skenario rupiah melemah.
Meski tak menyebut batas maksimal nilai tukar rupiah dalam simulasi tersebut, Purbaya memastikan angka saat ini, yaitu Rp18.000 per dolar, masih sesuai perhitungan.
"Begini, pada waktu APBN pertama kan ada asumsi berapa, Rp16.500 ya? Tapi kan terus ada simulasi pada waktu harga BBM naik tinggi kan, ya kita hitung di situ."
"Adjustment-nya (penyesuaian) cukup tinggi, tapi kan saya nggak sebutkan ke Anda nanti rupiah melemah signifikan."
"Tapi basically, fundamental Rupiah berada di bawah level yang sekarang, lebih kuat dari yang sekarang," tutur dia.
Tolak Gelar Rapat Darurat
Dalam kesempatan yang sama, Purbaya Yudhi Sadewa menolak usulan untuk menggelar rapat darirat bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terkait melemahnya nilai tukar rupiah.
Sebab, kata Purbaya, ia sudah menyerahkan wewenang untuk mengelola stabilitas nilai tukar rupiah kepada Bank Indonesia (BI).