Baca tanpa iklan
Menurut Purbaya, BI telah menjalankan kebijakannya secara baik.
"Anda melihat saya panik? Nggak. Pada dasarnya, BI masih menjalankan kebijakan dengan baik dan semuanya masih di bawah kendali mereka," kata Purbaya.
"Saya serahkan rupiah ke mereka (BI)," lanjut dia.
Meski demikian, Purbaya memastikan pemerintah tidak berdiam diri melihat nilai tukar rupiah yang terus melemah.
Ia mengungkapkan, dari sisi fiskal, pihaknya telah melakukan intervensi langsung ke pasar obligasi.
Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas Surat Berharga Negara (SBN).
"Mungkin Rp8 triliun lebih yang di obligasi ya. Tapi katanya nggak boleh diomongin, nggak apa-apa biar Anda tahu saya intervensi sedikit."
"Terus yield yang 10 tahun kan relatif stabil, cenderung turun. Jadi dampaknya ada ke surat utang kita," pungkas dia.
DPR: Jangan Sampai Harga Barang dan Jasa Naik
Di tengah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Komarudin, meminta BI agar segera melakukan antisipatif.
Puteri menilai langkah antisipatif perlu dilakukan secara serius agar inflasi impor bisa dicegah.
"Jangan sampai depresiasi rupiah menyebabkan kenaikan biaya bahan baku dan biaya produksi, lalu diteruskan menjadi kenaikan harga barang dan jasa di tingkat masyarakat," ujar Puteri, Jumat (5/6/2026).
Ia mengingatkan jika transmisi inflasi tersebut terjadi, tekanan terhadap daya beli masyarakat tentu akan semakin berat.
Terlebih lagi bagi kelompok kelas menengah dan masyarakat rentan yang saat ini masih menghadapi tantangan pemulihan ekonomi pasca-pandemi.
Puteri menegaskan, Komisi XI terus mencermati pergerakan kurs rupiah setiap harinya.
Ia menyebutkan DPR telah menyoroti dan meminta penjelasan BI terkait pelemahan ini dalam rapat kerja yang digelar pada 18 Mei lalu.