News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Ungkap Alasan Tak Bisa Penuhi Panggilan KPK Terkait Kasus Kereta Api

Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Adi Suhendi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan dirinya dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan kesaksian terkait dugaan korupsi di Ditjen Perekeretaapian Kementerian Perhubungan.

Hasto Kristiyanto memastikan dirinya sama sekali tak ada kaitan dengan pekerjaan di Ditjen tersebut.

Hasto juga menjelaskan mengenai pemanggilan dirinya dengan profesi 'konsultan'.

Hasto mengakui pemanggilan pertama sebenarnya harusnya dilakukan pada kemarin.

Namun, Hasto mengaku harus meminta penundaan karena surat pemanggilan baru diketahuinya di hari yang sama.

“Saya sendiri baru tahu pagi hari, suratnya sudah seminggu katanya, tapi saat itu saya sedang tugas di Jogja, diterima oleh driver kami, dan kemudian tidak ada laporan, sehingga saya tidak tahu,” kata Hasto di sela peringatan Peristiwa 27 Juli 1996 (Kudatuli), di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Sabtu (20/7/2024).

Baca juga: Hasto Dipanggil KPK soal Kasus Dugaan Korupsi DJKA Kemenhub, PDIP Singgung Penargetan

“Maka kemarin kami mohon maaf betul, bahwa kami tidak bisa menghadiri, karena kemarin saya memimpin rapat Pilkada,” sambungnya.

Namun, Hasto mengaku mendapat sedikit informasi terkait pengusutan kasus itu dari Wasekjen PDIP yang telah terlebih dahulu diperiksa KPK, Yoseph Aryo Adhie.

“Tapi dari keterangan yang disampaikan oleh Wasekjen Bapak Adhie Darmo, ada kemungkinan hal tersebut terkait dugaan untuk dimintai keterangan terkait dengan korupsi yang terjadi di kereta api,” ujarnya.

Baca juga: PDIP Masih Pelajari Materi Pemanggilan Hasto sebagai Saksi soal Kasus Korupsi DJKA Kemenhub

“Saya pribadi tidak ada sangkut pautnya dengan hal tersebut. Tidak ada bisnis,” tegas Hasto.

Sekalian, Hasto mengklarifikasi dan meminta agar pemanggilan dirinya dengan profesi 'Konsultan' oleh KPK, tidak dispekulasikan seakan ia mendapat untung dari proyek Kemenhub.

“Kalau saya disebut sebagai konsultan, memang di KTP saya, karena dulu saya bekerja di BUMN, ruang lingkupnya ada consulting, maka saya tulis konsultan, belum diubah sampai sekarang di situ, sehingga ya nanti saya akan datang,” ujarnya.

Dari informasi yang diperolehnya dari Wasekjen Yoseph Aryo Adhie, Hasto memahami pemanggilan dirinya akan berkaitan dengan proses di Pilpres 2019, dimana saat itu dirinya menjabat Sekretaris TKN Jokowi-Maruf Amin.

“Kalau berdasarkan keterangan dari Wasekjen, itu dikaitkan dengan Pilpres 2019, di mana posisi saya saat itu sebagai Sekretaris Tim Pemenangan, karena terkait ada yang memberikan bantuan, dan kemudian disinyalir bantuan tersebut apakah ini masih didalami oleh KPK, ada kaitannya dengan persoalan korupsi tersebut,” ucap Hasto.

“Kami akan hadir, karena kami sejak awal punya komitmen yang sangat besar, terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Jadi kita tunggu saja hasilnya karena saya juga belum tahu diminta sebagai saksi, tapi saya pastikan, saya nggak ada kaitannya dengan persoalan tersebut, karena memang saya ini tidak ada bisnis,” pungkasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini