Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisioner Ketua Sub Komisi Pemantauan Komnas Perempuan, Bahrul Fuad, menyoroti data dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan (CATAHU) 2023, yang mencatat 88 pengaduan terkait Kekerasan Berbasis Gender (KBG) di ranah negara.
Berdasarkan data tersebut, sebanyak 24 di antaranya terkait dengan perempuan berhadapan dengan hukum (PBH).
Bahrul mengatakan aparat penegak hukum yang masih belum memiliki perspektif gender dalam penanganan PBH.
"Banyak aparat penegak hukum yang masih belum memiliki perspektif gender, mengakibatkan tindak kekerasan terhadap PBH dan meningkatkan kerentanan mereka," kata Bahrul melalui keterangan tertulis, Senin (22/7/2024).
Hal ini diungkapkan oleh Bahrul pada peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-64.
Sementara itu, Komisioner Komnas Perempuan, Dewi Kanti, mengatakan Komnas Perempuan juga menerima aduan terkait kekerasan seksual oleh oknum Jaksa.
Dewi menekankan bahwa hambatan dalam penanganan kasus ini, khususnya terkait pemanggilan jaksa untuk penyelidikan, berpotensi menyebabkan delay in justice.
"Hal ini perlu mendapatkan perhatian serius dari Kejaksaan," ujar Dewi.
Komnas Perempuan mendorong Kejaksaan untuk menetapkan aturan internal yang eksplisit melarang Jaksa melakukan kekerasan seksual, sebagai wujud komitmen mencegah kekerasan seksual dan membentuk nilai-nilai etis bagi Jaksa.