Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bendahara Umum PP Muhammadiyah Hilman Latief mengatakan pihaknya akan melakukan konsolidasi nasional untuk menentukan sikap mengenai pengelolaan tambang dari Pemerintah.
Sikap tersebut, kata Hilman, akan diumumkan pada akhir pekan ini.
"Nanti Muhammadiyah ada konsolidasi nasional Sabtu Minggu di Yogyakarta nanti tunggu itu aja pernyataannya," ujar Hilman di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Kamis (27/7/2024).
Ia mengatakan pihaknya akan segera mengumumkan sikap resmi dalam waktu dekat.
Baca juga: Walhi Nilai Izin Tambang Untuk Ormas Keagamaan Bakal Timbulkan Konflik Horizontal
"Nanti saja yang resmi saja ya. Ya kan nanti umumkan. Nanti saja resminya saja," ucap Hilman.
Sebelumnya dikabarkan, ormas keagamaan mendapatkan jatah Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang diberlakukan pada 30 Mei 2024.