Ia menjelaskan bahwa di bawah payung strategi transparansi itu, instansi-instansi penegakan hukum di Filipina bersatu dan berkoordinasi dengan baik. Mereka bahkan mengundang awak media untuk turut serta memantau patroli bersama mereka.

“Sebagai akibatnya, rakyat Filipina dapat mendengar fakta-fakta kebenaran dari pemerintah tanpa ada satupun yang disembunyikan,” ujarnya.

Masih menurut Commodore Tarriela, strategi transparansi itu menyebabkan rakyat Filipina bersatu dan memberikan dukungan pada pemerintah dalam menghadapi tindakan agresif Cina. “Bahkan kongres pun memberikan dukungannya,” tuturnya.

Meski demikian, Commodore Tarriela beranggapan bahwa selain dari masyarakat Filipina sendiri, dukungan dari negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara sangat penting bagi Filipina.

“Negara-negara di kawasan ini harus pula mengekspos tindakan-tindakan agresif China, karena negara-negara kawasan, seperti Indonesia, Malaysia, dan bahkan Vietnam telah menjadi sasaran dari tindakan agresif tersebut,” pungkasnya.

Pernyataan Commodore Jay T. Tarriela di atas senada dengan pandangan Laksamana Pertama Eka Satari yang menekankan pentingnya kerja sama antara aparat penegak hukum dari pelbagai negara.

Menurut Laksma Satari, tak ada satupun negara yang dapat menangani isu maritime sendirian. Dia berpandangan bahwa kerja sama antar negara sangatlah diperlukan.

Laksma Satari merujuk pada Forum Penjaga Pantai ASEAN (ASEAN Coast  Guard Forum) sebagai contoh dari kerja sama antara negara-negara di kawasan.  

Forum yang digagas sejak 2022 itu bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dalam membangun kapasitas, patroli maritime, dan operasi antara instansi penjaga pantai negara-negara ASEAN .

Pentingnya kerja sama antara instansi penegak hukum dan keamanan negara-negara ASEAN juga ditekankan oleh Mohammad Riza Widyarsa.

Pakar hubungan internasional itu menilai bahwa kerja sama antara negara-negara yang memiliki kepentingan yang sama dengan Indonesia dan Filipina akan dapat meredam prilaku agresif Cina di LCS.

Menurutnya, kerja sama semacam itu sebenarnya telah terbentuk dalam sekitar sepuluh tahun terakhir. Selain ASEAN Coast Guard Forum, pada tahun 2013 telah dibentuk ‘Inisiatif Hukum Laut Asia Tenggara’ (Southeast Asia Maritime Law Initiative) yang merupakan insiatif kerja sama antara instansi penegakan hukum laut Amerika Serikat (AS), Indonesia, Filipina, Vietnam, dan Malaysia.

Menurut Widyarsa, kerja sama antar negara-negara di dalam ASEAN sendiri sangat penting dalam menghadapi China dan perilaku agresifnya, karena mengandalkan kekuatan luar (seperti AS) saja tidaklah cukup.

“Kerja sama antara negara-negara di kawasan sangat penting dan efektif, khususnya ketika sedang dibutuhkan respons yang cepat,” pungkasnya.