Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Excecutive Partner Politik Indonesia, Abubakar Solissa menegaskan jika partai politik (parpol) tidak memiliki hak apalagi mengintervensi kepemimpinan DPD.
Menurutnya pemilihan Ketua DPD sepenuhnya hak dari senator.
Hal tersebut dikatakan Abubakar merespons beredarnya foto pertemuan antara Ketua DPD AA La Nyalla Mahmud Mattalitti dengan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto.
Diduga, pertemuan keduanya untuk menyusun kekuatan dalam mempertahankan posisi Ketua DPD.
Baca juga: DPD RI Disebut Perlu Beri Ruang Anggota Muda dan Baru jadi Pimpinan Senator
"Secara normatif partai politik tidak punya hak untuk mengintervensi kepemimpinan di DPD. Hak sepenuhnya ada pada anggota," ujar Abubakar saat dihubungi wartawan di Jakarta, Jumat (26/7/2024).
Abubakar menilai jika manuver-manuver seperti pertemuan-pertemuan itu kerap terjadi jelang pemilihan pimpinan DPD.
Sehingga, kata dia, hal lumrah jika publik menaruh curiga bahwa pertemuan La Nyalla dengan Hasto sebagai upaya mempertahankan kursi Ketua DPD.
"Hanya saja, harus diakui, jelang pemilihan Pimpinan DPD biasanya ada manuver politik yang dilakukan, baik dari La Nyalla Mattalitti sebagai petahana maupun penantang lain yang memiliki obsesi yang sama untuk menjadi Ketua DPD," tuturnya.
Sementara itu, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia (SPIN), Igor Dirgantara, menyesalkan jika pertemuan itu memang benar-benar untuk menyusun kekuatan dalam mempertahankan posisi Ketua DPD.
Igor menyebut jika upaya keduanya telah merusak demokrasi yang sudah berjalan dengan baik di Tanah Air.
Baca juga: Kata Pengamat Soal Peluang Sultan Najamudin Jadi Ketua DPD RI Periode 2024-2029
enurutnya, La Nyalla sebagai pucuk pimpinan Senator sudah seharusnya memberikan contoh yang baik dalam berdemokrasi.
"Iya itu sesuatu yang merusak demokrasi, karena ketua DPD itu seharusnya menegakkan demokrasi," tutur Igor.
Igor bahkan menyinggung soal sikap La Nyalla saat memimpin rapat paripurna DPD beberapa waktu lalu.
Di mana saat itu, rapat berjalan ricuh lantaran La Nyalla diduga bertindak sewenang-wenang dalam menyusun perubahan tata tertib untuk mengakomodasi mekanisme penentuan paket pimpinan DPD periode depan.
"Sebelumnya juga saya baca soal pembuatan tata tertib di DPD yang ricuh, itu ironis ya, yang merupakan perwakilan perseorangan di dalam demokrasi malah menunjukkan sisi yang tidak demokratis di era sekarang," ucap Igor.
Igor mencurigai adanya kepentingan pribadi dari upaya mempertahankan kursi Ketua DPD.
"Jika benar, ini jelas merusak demokrasi yang sudah berjalan baik," ucap Igor.
Sebagai informasi, foto pertemuan antara La Nyalla dengan Hasto beredar di kalangan wartawan.