Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto, mengkritisi isu reshuffle atau perombakan kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dia berharap beredarnya kabar pergantian Menteri ESDM Arifin Tasrif ke Bahlil Lahadia hanya gosip.
Sebab, pergantian menteri tidak efektif di sisa masa pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.
Sementara, banyak hal strategis yang perlu dituntaskan di Kementerian ESDM.
"Itu langkah bongkar-pasang yang kurang tepat. Apa yang bisa diharapkan dari menteri baru secara struktural dalam waktu kurang dari dua bulan. Pembahasan dengan DPR juga hanya tinggal satu masa sidang lagi," kata Mulyanto kepada wartawan Rabu (31/7/2024).
Mulyanto menjelaskan, dari sisi perundangan, di ujung masa pemerintahan ini, pekerjaan rumah yang tersisa yang harus dituntaskan Menteri ESDM adalah RUU EBET, PP KEN (Kebijakan Energi Nasional), dan RUU Migas.
"Apa regulasi ini bisa diselesaikan kalau tiba-tiba berganti Menteri. Menurut saya justru akan semakin molor. Tidak perlu lah reshuffle sekarang. Presiden seperti kurang kerjaan," ucap anggota Komisi VII DPR RI ini.
Baca juga: PKB Sebut Otomatis Harus Dapat Jatah Menteri Jika Nanti Dukung Pemerintahan Prabowo
Menurut Mulyanto, yang lebih perlu dilakukan presiden saat ini adalah menertibkan bidang kerja para menteri yang sermrawut. Bukan reshufle jelang suksesi.
"Dari pada ganti menteri lebih baik kembalikan tugas masing-masing kementerian sesuai tupoksinya," ujarnya.
"Kita tahu selama ini kan Menteri Investasi banyak merambah masuk dan bikin heboh bidang ESDM, seperti kasus pencabutan ribuan IUP (izin usaha pertambangan), pemberian prioritas konsesi tambang kepada ormas keagamaan, perpanjangan izin tambang PT Vale dan PT Freeport Indonesia, dan lain-lain," imbuhnya.
Ia menegaskan persoalan ruwet justru terletak pada tata kelola dan tugas kementerian terkait bidang ESDM yang tumpang tindih, antara Kementerian Investasi dengan Kementerian ESDM. Bukan pada posisi menterinya.
Menurutnya hal ini yang seharusnya diurai dan diperbaiki. Belum lagi maraknya kasus-kasus korupsi terkait tambang ilegal timah, nikel, emas dan lain-lain.
"Menjelang purna tugas, pemerintah semestinya bersiap-siap pamit mundur dan memberi jalan kepada presiden terpilih. Bukan malah ngegas secara politis kejar tayang saat injury time," ujarnya.