Laporan Safira Amalia Salsabila dari Jakarta

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aliansi Santri Gus Dur Menggugat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Dalam aksi yang berlangsung selama satu jam tersebut, mereka sempat sujud di depan kantor PBNU hormat kepada bendera Merah Putih.

Aliansi Santri Gus Dur Menggugat menyebut aksi mereka itu bukanlah aksi demo, melainkan aksi silaturahmi ke PBNU.

“Kami dari Aliansi Santri Gus Dur menggugat personal Gus Yahya, bukan kepada PBNU secara institusi kelembagaan. Kami di sini bukan demo, tapi kami untuk silaturahmi. Karena kantor NU adalah rumah kami sebagai warga Nahdlatul Ulama,” ungkap Koordinator Umum Aliansi Santri Gus Dur, Muhammad Sholihin.

Dalam aksi itu Aliansi Santri Gus Dur Menggugat menyampaikan beberapa tuntutan.

Baca juga: Usai Lukman Edy, PBNU Bakal Panggil Sekjen PKB Hasanuddin Wahid Senin Besok 

Pertama, mendesak Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf atau biasa dikenal sebagai Gus Yahya serta Sekjen PBNU Saifullah Yusuf mundur dari jabatannya.

Kedua, meminta PBNU mendukung adanya Pansus Haji yang diselenggarakan oleh DPR RI.

Hal tersebut guna memperbaiki permasalahan haji di Indonesia.

Terakhir, meminta adanya Muktamar Luar Biasa (MLB) PBNU untuk menindak oknum pengurus yang diduga mengubah sejarah NU.

Sholihin mengklaim massa yang menggelar aksi itu terdiri dari kader PBNU dan PKB.

Namun ia menegaskan massa aksi adalah bagian dari NU kultural.

Baca juga: Aliansi Santri Gus Dur Menggugat Demo di Kantor PBNU, Tuntut Gus Yahya-Gus Ipul Mundur

"Ya campuran ya, ada kader PKB, ada kader NU, yang jelas itulah kultural. Kan nggak ada salahnya juga, kami sebagai warga NU. Dan kami hadir di Muktamar Lampung, dan kami tahu gagasan Gus Yahya. Kami hormat, tapi faktanya justru inkonsistensi dan terjebak politik praktis. Itu artinya Gus Yahya dan Gus Ipul melanggar hasil-hasil Muktamar," kata dia.

Sholihin juga mengkritik kebijakan Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU yang mereka nilai terlibat politik praktis.

"Tuntutannya ketika melanggar Muktamar siapa pun Ketua Umum, yang mengawal, menahkodai PBNU harus mundur, termasuk Sekjen. Kedua, kita tahu Gus Yahya ini tidak melakukan keadilan dalam konteks kader ke Israel dipecat, tetapi dia sendiri tidak dipecat," kata dia.

"Harusnya dia memberikan keteladanan tanpa harus dipecat, harus mundur," sambung dia.