Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W Nugraha
TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG - Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mengibaratkan hubungan antara PBNU dan PKB ibarat sebuah mobil dan pabrikan mobil.
Jika pabrik mobil menemukan masalah di sistem mobil yang diciptakan, maka pabrik akan melakukan penarikan atau recall untuk dilakukan perbaikan.
Baca juga: Anies Terancam Batal Dapat Tiket Maju Pilkada Jakarta 2024, Jika NasDem dan PKB Tergoda Rayuan KIM
“Kemarin 'kan ada perusahaan memproduksi mobil. Sudah dilempar ke pasar, sudah laku, ternyata ada kesalahan sistem di mobilnya. (Maka) Ditarik kembali produknya untuk diperbaiki sistemnya,” kata Gus Yahya ketika ditanya wartawan mengenai Pansus PKB usai menghadiri pelantikan Pengurus Wilayah NU Jawa Tengah di Semarang, Sabtu (3/8/2024).
Sementara itu, Pansus PKB bentukan PBNU saat ini juga terus bekerja. Setelah pada Rabu (31/7/2024) Pansus PKB mengundang eks Sekjen PKB Lukman Edy.
Awal pekan depan giliran Sekjen PKB Hasanuddin Wahid yang dipanggil untuk datang ke PBNU bertemu tim Pansus PKB.
Tim asistensi tentang PKB bentukan PBNU sendiri merupakan hasil dari rapat pleno PBNU dan menetapkan Wakil Rais Aam KH Anwar Iskandar dan Wakil Ketua Umum PBNU KH Amin Said Husni sebagai ketua dan anggotanya.
Tim ini akan mengundang banyak tokoh baik yang masih aktif di PKB maupun yang saat ini sudah tidak lagi di PKB namun memiliki kesejarahan dengan PKB. Hasil kajian dari tim ini selanjutnya akan dibawa ke Pleno PBNU untuk diambilkan keputusan organisasi.
Duduk Perkara Konflik PBNU-PKB
Hubungan antar elite Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kembali memanas.
Panas dingin hubungan keduanya bermula saat PBNU berencana membentuk Tim Lima atau panitia khusus (pansus) untuk kembali merebut PKB.
PBNU beralasan, PKB di era kepemimpinan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sudah melenceng dari sejarah pendirian partai.
Selain itu, PBNU juga merasa sebagai pemilik sah PKB.
Sebelumnya, PKB di bawah kepemimpinan Cak Imin dan PBNU di era KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya sudah beberapa kali bersinggungan.
Di antaranya, saat PKB menggunakan Mars 1 Abad NU.
Kala itu, PBNU kecewa lantaran penggunaan mars tersebut hanya untuk kepentingan politik PKB menjelang Pemilu 2024.
Selain itu, jelang Pemilu 2024 lalu, Gus Yahya juga sempat menyebut bahwa PKB bukan partai yang mempresentasikan NU.
Persoalan PBNU dan PKB kemudian merembet ke persoalan Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024 di DPR RI.
Gus Yahya mengkritik keras pembentukan Pansus Angket Haji tersebut.
Ia menduga Pansus Angket Haji dibentuk lantaran masalah pribadi antara Cak Imin dengan dirinya.
Selain itu, Gus Yahya juga menduga Pansus Angket Haji ini mengincar adik kandungnya, Menteri Agama (Menah) Yaqut Cholil Qoumas.
"Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya. Misalnya gitu. Itu kan masalah. Jangan-jangan karena dia sebetulnya yang diincar PBNU, Ketua Umum-nya, kebetulan saya, menterinya adik saya. Lalu diincar karena masalah-masalah alasan pribadi begini," ucap Gus Yahya, dikutip dari Kompas.com, Minggu (28/7/2024) lalu.
Gus Yahya merasa tidak ada masalah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024.
Sehingga, ia menilai tidak ada alasan yang cukup untuk membentuk Pansus Angket Haji di DPR RI.
"Kita kan punya jamaah yang berhaji juga, ada banyak orang yang bisa ditanyain. Kalau perlu bikin survei. Sebetulnya enggak ada yang menurut saya," kata Gus Yahya.
Karena itulah, Gus Yahya melihat bergulirnya Pansus Angket Haji ini bernuansa politis. Sebab, pansus tersebut bergulir di tengah upaya PBNU merebut kembali PKB.
PKB Bantah Tudingan Gus Yahya
Kecurigaan Gus Yahya itu langsung dibantah Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq.
Maman mengatakan, pengguliran hak angket haji murni untuk perbaikan manajemen haji.
PBNU pun diminta untuk tak ikut campur dalam urusan politik yang tengah bergulir di DPR.
"Urusan Angket Pansus Haji 2024 adalah urusan kerja DPR dan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama," kata Maman dalam keterangannya, Senin (29/7/2024)
"Pansus haji itu formal, resmi dan konstitusif. Tidak ada urusan dengan pribadi-pribadi atau PBNU," imbuhnya.
Maman juga memastikan Pansus Angket Haji 2024 dibuat untuk menjamin peningkatan pelayanan haji di masa mendatang.
Menurutnya, PBNU seharusnya berterimakasih atas adanya pansus angket ini lantaran warga NU nantinya akan menikmati peningkatan pelayanan haji.
PKB: PBNU Era Gus Yahya Selalu Mengganggu
Sementara itu, Wakil Ketua Umum (Waketum) PKB, Jazilul Fawaid mengatakan, PBNU di masa kepemimpinan Gus Yahya kerap mengganggu dan menggembosi partainya.
Padahal, menurutnya, selama ini PKB selalu menghormati PBNU yang menjaga jarak dari semua partai politik.
"Sebenarnya PKB ini sudah menghormati apa yang menjadi hak PBNU untuk menjaga jarak dari seluruh partai politik. Tapi faktanya, misalnya Gus Yahya, Gus Ipul (Sekjen PBNU), PBNU itu selalu menggembosi, mengganggu apa yang dilakukan PKB," kata Jazilul, dikutip dari Kompas.com, Selasa (30/7/2024).
Jazilul juga menuding PBNU tak pernah mengapresiasi prestasi PKB pada Pemilu 2024.
Padahal, PKB terbukti meraih prestasi dengan jumlah kursi DPR yang naik drastis. PKB mendapat 68 kursi di DPR, dari sebelumnya hanya 58.
Karena itu, Jazilul meengaskan, yang bermasalah adalah orang-orang yang mengurus PBNU saat ini, bukan lembaganya.
"Karena konsolidasi kultural antara struktur PKB dengan kultur NU di bawah berjalan sangat baik. Jadi itu melecehkan suara-suara nahdliyin yang memilih PKB dong," kata Jazilul.